Panwas Pilkada Pamekasan Tegaskan Tidak Terima Laporan Politik Uang

Image may be NSFW.
Clik here to view.

LENSAINDONESIA.COM: Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwas Pilkada) Kabupaten Pamekasan, menegaskan tidak menerima laporan permainan politik uang selama proses pelaksanaan pemilihan bupati-wabup baru yang digelar 9 Januari lalu. Kalaupun ada sejumlah pihak yang mengklaim memiliki bukti politik uang, Panwas menegaskan hingga sekarang tidak ada laporan resmi yang masuk ke meja panwas.

Ketua Panwas Pamekasan, Zaini, menegaskan pihaknya hanya mendengarkan adanya sinyalemen politik uang dari pernyataan dua orang saksi paslon KOMPAK (Khalilurrahman-Masduqi) dan AHO (Anwari-Holil) pada saat Rapat Pleno penghitungan suara manual, Sabtu pekan lalu.

Seusai penghitungan suara berakhir dan Ketua KPU Provinswi Jawa Timur, Andre Dewanto memberi kesempatan kepada ketiga saksi paslon untuk memberikan evaluasi, maka Moh. Erfan (saksi paslon AHO) menyatakan berterimakasih kepada sejumlah media massa yang memberitkan adanya dugaan politik uang.

Saat itu, Erfan menyatakan bahwa ada barang bukti yang dikantongi atas politik uang. Pernyataan Erfan akhirnya diamini saksi paslon KOMPAK, Abdul Gafur. “Saat itu, Ketua KPU Jatim menyarankan kepada Erfan agar melapor ke Panwas. Tapi, hingga sekarang tidak ada laporan terkait dugaan politik uang tersebut,” tegas Zaini, Jumat (17/01/2013).

Zaini menegaskan, panwas tidak bisa menindaklanjuti rumor-rumor yang berkembang dimasyarakat. Tanpa, ada laporan yang resmi dari masyarakat ke panwas ataupun laporan lewat panwas kecamatan. Selama masa Pilkada Pamekasan berlangsung memang ada sejumlah laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke panitia pengawas (Panwas), namun semuanya sudah terselesaikan.

Zaini mengatakan, laporan yang masuk sejak masa kampanye sampai pada hari pencoblosan kemarin adalah dugaan warga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan adanya pemilih ganda. Namun laporan itu sudah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan dengan baik.

Pihaknya memang sejak awal melakukan langkah-langkah preventif untuk terjadinya sebuah pelanggaran sehingga bisa diminimalisir. Bahkan, selama pilkada tidak ada laporan politik uang. “Memang ada beberapa laporan soal dugaan temuan pelanggaran diantaranya soal pencoblosan lebih dari sekali dan itu sudah ditindak lanjuti, namun soal politik uang, kami belum terima laporan,” bebernya.

Zaini menjelaskan pasca Pilkada pihaknya tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat, jika memang masih ada yang perlu dilaporkan. Namun Zaini berharap, semua persoalan sudah benar-benar terselesaikan dengan baik.@arief

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.