LENSAINDONESIA.COM: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan tetap menyatakan menolak rencana pemerintah yang berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Ketua Komisi XI Bidang Keuangan DPR RI dari fraksi PKS, Andi Rahmat menjelaskan bahwa partainya punya alasan untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kami menolak karena materi yang diajukan pemerintah ke kami (anggota DPR) tidak layak sebagai dasar untuk menaikkan harga BBM bersubsidi kali ini,” tegasnya saat dikonfirmasi LICOM, Selasa (4/6/2013).
Baca juga: Senin "Mop", Hatta Rajasa temui Marzuki Alie di Senayan dan PKS yakin menangkan KarSa dalam Pilgub Jatim 2013
Pemerintah sudah dua kali mengambil kebijakan yang sama untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Mulai dari rencana kenaikan pertama PKS sudah menolaknya tapi pemerintah pada akhirnya tetap menaikkannya.
Menurut Andi, PKS akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah meskipun menjadi bagian dari koalisi partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Hal ini bukan berarti PKS akan selalu mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah.
“Jangan lupa loh sudah dua kali PKS mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi, pada tahun 2005 dan 2007. Untuk yang sekarang ini memang materi yang disampaikan pemerintah ke kami (anggota DPR) tidak layak. Jadi ini bukan sikap mbalelo atau cari-cari masalah,” tegasnya.
Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dengan cara menaikkan harga untuk tahun ini kurang tepat. Andi menyatakan sikap partainya sampai akhir tetap akan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Sekarang volume BBM kita sudah terlalu besar. Tahun lalu 2012 utang pemerintah ke Pertamina sudah mencapai Rp 22 triliun dan pembayarannya akan di take over di APBN tahun 2013. Inilah yang jadi salah satu alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi,” cetusnya.
Seperti diketahui, PKS saat ini sedang tersandung kasus suap kuota impor daging yang diduga melibatkan mantan Presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Dengan adanya sikap penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi dari fraksi PKS, banyak pihak menilai langkah PKS itu hanya sebagai bentuk pencitraan. PKS berupaya mengalihkan isu dari persoalan hukum yang mendera sejumlah petingginya.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, kenaikan harga BBM merupakan domain pemerintah. DPR tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan penolakan. “Ini hanya untuk mengalihkan perhatian publik terhadap kasus yang menimpa PKS akhir-akhir ini,” pungkasnya. @sarifa
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D91955090.76562e00a4d30dbd021714e6d05b0e97%3B)
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D87909579.76562e00a4d30dbd021714e6d05b0e97%3B)