Clik here to view.

LENSAINDONESIA.COM: Bantuan Langsung Semantara Masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi terhadap kenaikan harga BBM, dinilai oleh bebarapa anggota DPRD Pacitan sebagai bentuk rayuan partai penguasa, jelang Pemilu 2104.
Kebijakan pemerintah memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menuai kontroversi. Pemeritah pun, bersikeras dengan rencana tersebut, karena subsidi BBM selama ini dianggap menjadi parasit APBN.
Baca juga: Penuh intrik, FITRA desak pemerintah batalkan kenaikan BBM dan Gonta-ganti kebijakan kenaikan harga BBM, Pemerintah kok selalu 'galau'
Pemerintah juga menganjurkan konversi dari premium ke pertamax, dengan pertimbangan agar konsumsi terahadap premiun bisa diturunkan.
Pengurangan subsidi, yang berakibat pada kenaikan harga BBM ini, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Pacitan, Fraksi Golkar, Lancur Susanto menuding, kebijakan itu hanya menyengsarakan rakyat. “Jika BBM naik, otomatis harga angkutan umum juga naik. Belum lagi harga sembako, pasti ikut naik. Tentunya diikuti melonjaknya harga kebutuhan lain,” katanya, Selasa, (28/05/2013).
Anggota komisi D ini juga mengkritisi BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). “ Apabila diperhatikan dari jumlah BLSM yang diterima masing-masing kepala keluarga, Rp 150.000, selama 5 bulan, sama sekali tidak membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Pemberian BLSM ini penuh aroma politik. “Apalagi saat ini elektabilitas partai penguasa kan sedang turun. BLSM bisa jadi merupakan salah satu alat kampanye politik guna kemenangan pemilu 2014,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Sekjen DPP Partai Nasdem Pacitan, Eko Hadi Susilo. “Kenaikan harga BBM, hanyalah propaganda partai penguasa, untuk memperbaiki citra partai, menjelang pemilu 2014,” tuturnya
Menurutnya, tanpa ada kenaikan harga BBM pun, sebenarnya APBN masih mencukupi untuk menutup subsidi BBM masyarakat. “Jadi menaikkan harga BBM, dengan mengatasnamakan penyelamatan APBN itu sangat aneh,” tandasnya.
Jika rencana pemerintah, menaikkan harga BBM benar-benar teralisasi, para wakil rakyat ini menganalisa akan terjadi gejolak dalam masyarakat. Seperti munculnya demonstrasi di berbagai daerah.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, sekaligus sekretaris DPC Partai Demokrat Pacitan, Ronny Wahyono menyampaikan hal berbeda. “Bukannya saya membela partai penguasa. Tapi coba dikaji lebih jauh. Selama ini sebagian besar rakyat miskin, tidak menikmati subsidi BBM, lalu buat apa diteruskan,” katanya.
Menurut Ronny, masyarakat miskin adalah warga yang tidak memiliki kendaraan bermotor, berarti mereka tidak butuh BBM. “Itu kan tidak adil, jika pemilik kendaraan bermotor enak enakan, sebab selalu disuplay subsidi BBM oleh pemerintah. Masa orang miskin mensubsidi orang yang tidak miskin?,” paparnya.
Rony mengungkapkan, jauh sebelum pemilu 2014, pemerintah telah berencana menaikkan BBM. Namun selalu mendapat penolakan dari masyarakat. “Jadi sebenarnya tidak hanya menjelang pemilu saja BBM dinaikkan. Memang serba susah jadi partai penguasa, mau berbuat baik dilarang. Kalau tidak berbuat baik, dihujat,” pungkasnya. @rachma
Image may be NSFW.Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D73989593.9cd293eda4641f5b6316e3778e90a5c2%3B)
Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D61217900.9cd293eda4641f5b6316e3778e90a5c2%3B)