Komisi E pertanyakan kesiapan asrama Haji Bekasi

LENSAINDONESIA.COM: Menjelang musim haji tahun 2013, Komisi E DPRD Jabar melakukan  peninjauan ke embarkasi/asrama haji Bekasi. Peninjauan ini demi mengetahui persiapan pihak pengelola embarkasi/ asrama haji dalam menghadapai musim Haji 2013.

Rombongan Komisi E DPRD Jabar, yang dipimpin Drs. H. Agus Wiliyanto langsung diterima Kepala Bidang Haji Asrama haji Bekasi, Buchori beserta jajarannya di Ruang rapat Raudhah A.

Baca juga: Unas tingkat SMA di Jabar dinilai gagal dan Sungai Citarum rawan meluap, DPRD Jabar segera koordinasi dengan Gubernur

Pada pertemuan tersebut, Agus mengatakan pihaknya ingin mengetahui bagaimana langkah ke depan terkait dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang tertinggi seiring dengan regulasi dan juga sistem pemberangkatan jemaah haji serta kaitannya dengan otonomi daerah.

Dikatakan, Komisi E juga mempertanyakan persiapan  kuota haji, dan persiapan untuk embarkasi di tahun 2013.

Kepala Bidang Haji, Buchori menjelaskan  masalah kuota jemaah haji lansia yang  masih merupakan wacana. Daerah Jawa Barat terdapat 499 orang yang terdorong Lansia yang bisa ditarik atau disertakan pada tahun ini. Namun,  pihaknya juga harus melihat kriteria lansia usia berapa yang dapat ditarik.

Buchori menjelaskan, kebijakan yang lalu itu memang di akhir dan cukup merepotkan pihaknya sebagai penyelenggara. “Sehingga pada waktu itu jamaah lansia yang terserap hanya sekitar 30 % dan yang 70 % nya tidak bisa melunasi sehingga tidak bisa berangkat karena mepetnya waktu,” ujarnya.

Buchori menambahkan, mengenai masalah bimbingan KBIH dan majelis taklim yang bermasalah terkait keberangkatan jemaah. Buchori menilai, pada tahun ini ada regulasi yang memungkinkan KBIH ini bisa tumbuh dan sekaligus juga seleksi terhadap KBIH-KBIH tersebut.

Anggota Komisi E, Enok Aisyah Erwin juga mempertanyakan mengenai  status tanah Asrama Jemaah Haji Bekasi. Buchori menjelaskan, status tanah menjadi kendala kaitannya dengan pencatatan barang milik negara sehingga bantuan-bantuan yang diturunkan ke asrama embarkasi ini sangat minim.

Ada pun hasil kunjungan kerja Komisi E di embarkasi tentunya dapat dijadikan bahan masukan untuk di didskusikan, termasuk dengan Pemerintah Daerah, terutama mengenai status tanah. Soal UMR karyawan akan dibicarakan, bila perlu mendorong ke Dirjen agar SK-nya bisa berubah.

“Mengenai masalah pemberangkatan jemaah haji harus menjadi perhatian semua pihak agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan lancar,” ujar Agus. @husein.