LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi IX, Poempida Hidayatulloh meminta pemerintah memperbaiki soal Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebelum pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Alasannya, perbaikan ini agar tidak menciptakan kepanikan bagi para pekerja.
“Saran saya kepada pemerintah benar-benar menyelesaikan ketenagakerjaan dulu,” ujar pria yang juga anggota dari Fraksi Golkar saat dihubungi LICOM di Gedung DPR-RI Jakarta, Senin (13/05/2013).
Baca juga: Permenkes No. 7/2013 tidak adil? Poempida langsung bertindak dan Politisi Senayan "tersinggung" BLT rakyat miskin, jawaban kenaikan BBM
Politisi Golkar ini juga berharap, kenaikan BBM nanti bukan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena pekerja tidak akan mendapatkan tersebut.
“Solusinya bukan dalam bentuk BLT karena basis BLT ini buruh dan pekerja tidak mendapatkan BLT,” harapnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan, untuk mensukseskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan ini, pemerintah harus mengalokasikan biaya lebih dari subsidi dalam kenaikan BBM ke penerimaan bantuan iuran (PBI) untuk pekerja dalam mensukseskan BPJS.
“Di tahun 2014 mendatang, program BPJS itu akan diimplementasikan. Dalam konteks menyukseskan program tersebut ada namanya PBI (Penerima Bantuan Iuran). Mungkin, biaya-biaya yang lebih dalam konteks kenaikan BBM ini pasti subsidinya ada yang sisa kan? Sisanya dialihkan untuk ini agar bisa menunjang penambahan PBI ini bagi terlaksananya BPJS,” terangnya.
Hal ini, anggota Komisi IX ini memandang, jika ini diperbaiki, kenaikan harga BBM ini tidak banyak menimbulkan keresahan kepada masyarakat, khususnya para pekerja, karena akan berdampak langsung kepada para pekerja dan pengusaha. @yuanto
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D42293556.dd5511c22f8df32572f46aea162d79c2%3B)
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D98776879.dd5511c22f8df32572f46aea162d79c2%3B)