LENSAINDONESIA.COM: Sikap pengusaha yang meminta penangguhan Upah Minimum Provinsi mengundang kecaman dari buruh. Bahkan, massa buruh yang berasal dari Majelis Buruh Pekerja Indonesia akan mendesak pengusaha untuk tidak meminta penangguhan. Desakan ini akan dilakukan dengan menggelar aksi lima ribu mengepung Jakarta.
“Kami akan melakukan aksi massa. Ini kami tunjukkan untuk menolak penangguhan
pembayaran UMP kepada buruh,” ungkap Said Iqbal, konsorsium MPBI di Jakarta, Senin
(14/1/13).
Said yang juga presiden KSPI mengatakan, perusahaan sebenarnya sudah memiliki prediksi
kenaikan UMP setiap tahunnya. Namun, perusahaan enggan dalam melakukan pembagian kekayaan.
Dalam aksi yang dijadwalkan akan dilakukan pada 16 Januari ini, MPBI juga menuntut Kepolisian agar dapat menghindarkan buruh berhadapan dengan preman. Karena, di beberapa daerah, aksi buruh malah dihadap-hadapkan dengan kekerasan preman.
Selain dua hal itu, Said juga berpandangan ada masalah lain yang juga penting, yaitu kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
“Kami juga menuntut kepada ESDM agar tidak berpikir menaikkan TDL. Dampak kenaikan
listrik menyusahkan kaum pekerja,” ujar Said kesal.
Said juga siap mendorong pemerintah agar membuat sebuah kebijakan negara yang mampu
meringankan usaha dan menjaga daya beli masyarakat. @priokustiadi
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D32659678.8b443ae0bba56930b4a979e5d1c82759%3B)
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D58165562.8b443ae0bba56930b4a979e5d1c82759%3B)