DPRD Jatim tak setuju Unas ditiadakan meski pelaksanaan gagal

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi E Saleh Ismail Mukadar, mengaku prihatin terkait gagalnya pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) 2013. Kendati demikian, politisi PDIP ini mengaku tidak setuju jika pelaksanaan unas ditiadakan.

Menurutnya, pelaksanaan Unas di Indonesia bukan menjadi penentu kelulusan, sehingga berimbas pada masa depan siswa. “Unas jangan ditiadakan tapi harus dibentuk pemetaannya seperti apa. Di negara lain Unas tetap terselenggara kok,” kata politisi PDIP ini, Kamis (2/5/2013).

Menurutnya, pemerintah perlu membuat pemetaan pendidikan agar para siswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bisa teratasi. Artinya, pemerintah tidak perlu membuat kriteria lulus atau tidaknya siswa pada pelaksanaan Unas yang menjadi akhir masa pembelajaran siswa di sekolah.

Misalnya, jika siswa itu lulus dalam kategori grade atau peringkat tertentu, maka pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sesuai dengan tingkat kecerdasan siswa itu. Atau bahkan jika ada siswa yang lulus di peringkat terendah maka pemerintah harus menyediakan fasilitas atau sarana yang sesuai dengan tingkat pendidikan siswa yang bersangkutan.

“Seperti lulus dengan tingkat yang tertinggi maka harus beri rekomendasi kampus yang dianggap memenuhi syarat untuk itu, begitu juga sebaliknya. Ini juga berlaku untuk yang pendidikan SMK, kalau mau lanjut kuliah maka rekomendasikan kampus yang sesuai, kalau maunya kerja maka rekomendasikan juga tempat kerja yang sesuai latar belakang pendidikannya,” tandasnya.

Menurutnya, penerapan Unas dengan mekanisme kelulusan terkesan menghukum secara moral nilai akhir siswa di akhir sekolahnya. Hal tersebut tidak baik bagi psikologi siswa dan lingkungan sekitarnya. “Kami berencana akan merekomendasi usulan ini ke pusat. Semoga bisa terealisasi,” pungkasnya. @Panjichuby_666