Wabup Bogor berani sebut Ketua DPRD Bogor Makelar TPBU

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Bupati Bogor, Karyawan Faturahman, berani menyebut Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher, sebagai makelar dalam kasus dugaan suap perizinan lokasi Tempat pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang berlokasi di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat.

“Iya seperti itu (makelar), karena ditetapkan sebagai tersangka,” kata Karyawan, setelah menyelesaikan pemeriksaanya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/04/2013).

Karyawan juga berani menyebut bahwa di Bogor banyak orang yang menjadi makelar dalam jual beli ataupun pengurusan izin lahan.

“Sangat banyak, apalagi di puncak (Bogor). Mau bikin villa juga di sana banyak makelar,” tegasnya.

Karyawan juga agul, bahwa dalam pengurusan perizinan tidak perlu menggunakan makelar atau calo, karena untuk mendapatkan surat izin hanya memerlukan waktu 14 hari.

Karyawan menceritakan, bahwa proyek (TPBU), baru sampai pada tahap penunjukan wilayah. Mengenai hal itu, dinas perhutananlah yang berwenang.

“Belum, belum sampai ke sana. Baru menunjukkan wilayah saja,” tutupnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menatapkan lima orang sebagai tersangka adalah ID (ketua DPRD Kab Bogor), UJ (PNS Pemkab Bogor), LWS ( pegawai honorer Pemkab Bogor), NS (swasta) dan SS (Dirut PT GP). Kelima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal yang berbeda.

Untuk UJ dan LWS dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Untuk NS dan SS dijerat dengan pasal 5 ayat 1 atau 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Sedangkan Iyus Djuher, ketua DPRD Bogor itu dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.@aligarut1