Menguat, Wacana Polri di Bawah Kemendagri

LENSAINDONESIA.COM: Wacana reformasi Polri dengan menempatkannya di bawah Kementerian Dalam Negeri semakin menguat. Penempatan korps Tribrata ini di bawah Kemendagri dilakukan agar lebih fokus pada tugasnya menjaga Kamtibmas.

Demikian disampaikan Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Rizal Ramli kepada LICOM, Selasa (12/3/2013).

Baca juga: Komisi III: UU TNI dan Polri Bisa Diamandemen dan Satgas Indobatt di Lebanon Selatan Bangun Pengolahan Limbah Sampah

Rizal Ramli mengatakan hal itu menyikapi penyerangan kantor Mapolresta Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, oleh sejumlah prajurit TNI, pada 7 Maret lalu. Konon, penyerbuan tersebut merupakan buntut dari peristiwa penembakan seorang prajurit TNI oleh seorang oknum polisi dari Polres OKU.

“Jika Polri ditempatkan di bawah Kemendagri maka akan menjadi lebih manusiawi dan lebih fokus pada tugasnya menjaga Kamtibmas,” kata Rizal Ramli di Jakarta, Selasa.

Rizal menilai, penyerbuan kantor Mapolresta Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, sesungguhnya tidak boleh terjadi, karena TNI dan Polri, sama-sama aparat keamanan.

Jika TNI adalah kekuatan tempur untuk menghadapi ancamanan keamanan dari negara lain, maka polisi adalah penjaga kamtibmas.

Rizal Ramli pun menceritakan, latar belakang dipisahkannya Polri dari TNI oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000.

“Sasarannya agar polisi lebih manusiawi seperti polisi di Inggris,” katanya.

Menurut dia, polisi di Inggris tidak dilengkapi senjata api, hanya bersenjata pentungan, tapi dihormati karena mengayomi rakyat.

Setelah di pisah dari TNI, menurut dia, Polri berada langsung di bawah presiden dan fasilitasnya lebih baik, sehingga menimbulkan kecemburuan.

“Saya mengimbau presiden agar bisa membentuk Polri seperti polisi Inggris yang lebih manusiawi.” katanya.

Rizal juga menyoroti beberapa kelemahan di tubuh Polri yakni sistem rekruitmen dan promosi anggota polisi yang kurang profesional.

“Sudah menjadi rahasia umum, untuk menjadi taruna Polri harus membayar sejumlah uang. Ini akan merusakkan sistem,” katanya. @ari