
LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah diminta hati-hati menentukan porsi kepemilikan Blok Mahakam (BM) untuk Pertamina maupun perusahaan swasta nasional.
Sebab, meskipun saham Pertamina minim di BM, jangan sampai hak kendali justru dipegang bukan oleh Pertamina atau perusahaan swasta nasional.
Baca juga: Irwansyah Daftar jadi Caleg Partai Gerindra, Bro! dan Minggu Depan, Warga Blok Cepu Bakal Demo Besar-besaran
Demikian disampaikan anggota Komisi VII Satya W. Yudha kepada LICOM, hari ini (Selasa, 19/2/2013).
“Pemerintah harus belajar dari kasus Blok Cepu, Bojonegoro, Jatim. Dimana konsorsium pengelolaan diberikan kepada Mobil Cepu Limited (MCL, join ExxonMobil dan Pertamina). Walau Pertamina punya 45 persen saham di MCL, tapi secara kendali dan hak pengelolaan Pertamina justru 0 persen,” kata Satya yang politisi Golkar ini.
Selama operatorship diberikan kepada pihak kontraktor, Exxon, maka semua mekanisme keputusan tunduk aturan main versi mereka. Makanya Pertamina tdk bisa apa-apa.
Karena itu, politisi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah kepada perusahaan nasional BUMN maupun swasta nasional untuk terlibat dalam pengelolaan di BM.
“Pola operatorship di Blok Cepu jangan terulang di BM, supaya Pertamina dan swasta nasional punya hak partisipasi yang menentukan, tidak sekedar memilik saham. Saya setuju operatorship dipegang Pertamina,” tegas Satya. @ari
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D34406511.2c987d1db182c3209f80a4e547447ee7%3B)

%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D86513397.2c987d1db182c3209f80a4e547447ee7%3B)