Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mengetahui payung hukum deep tunnel atau terowongan multi fungsi. Meski belum belum tahu payung hukum proyek deep tunnel apa, Jokowi mengaku hal itu sangat penting.
Jokowi pun meminta, agar Biro hukum DKI bisa segera mengurus payung hukum deep tunnel atau terowongan multi fungsi itu.
“Saya sudah perintah Biro Hukum DKI, soal itu saya tidak tahu, kalau RPJMD, dan RDTR , untuk yang lain Saya gak tahu, asalkan hujan tidak bocor,” kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (4/1/13) sore.
Menurut Jokowi walaupun payung hukum tidak tahu namun pengerjaan deep tunnel tetap dilakukan, karena penting, soal hukum,” Kita serahkan Biro Hukum DKI, jadi kalo sudah kelar langsung presentasi, dan dalam bulan depan sudah diselesaikan,”tambahnya.
Seperti diketahui proyek Deep Tunnel itu menelan biaya Rp.16 Triliun , namun Jokowi masih belum memastikan dalam pengerjaanya dilakukan korsosium kontraktornya.@aguslensa
