Akindo: Tetapkan HPP Kedelai, Pemerintah Harus Dengar Petani

LENSAINDONESIA.COM: Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) meminta jangan lagi ada monopoli dalam perdagangan kedelai nasional. Akindo juga mendukung gagasan dan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan produktivitas petani kedelai lokal dengan menetapkan harga pokok pembelian (HPP) dari petani.

Menurut Sekjen Akindo, Andre Vincent Wenas, gagasan awal HPP kedelai sebesar Rp 7000,- per kilogram adalah sebuah inisiatif yang progresif.

“Ini adalah ide yang baik. Namun ada baiknya juga agar – sebelum diambil keputusan – mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi petani kedelai selama ini,” ungkap Andre dalam rilisnya, Kamis (31/01/13).

Menurutnya, sejauh ini yang jadi keinginan petani adalah agar HPP kedelai setara dengan 1,5 kali harga beras. Jadi angkanya ada di sekitar Rp 10.000 hingga Rp15.000,-/kg. Agar gagasan ini bisa berjalan efektif, Akindo mengusulkan agar dilakukan kajian mendalam lebih dulu.

Sejauh ini, untuk komoditi kedelai di seluruh dunia telah menganut prinsip pasar bebas. Dengan mekanisme ini, selama 13 tahun belakangan, jaminan ketersediaan stok di Indonesia selalu cukup dan distribusi juga selalu berjalan dengan lancar dan efisien.

Akindo beserta para anggotanya, lanjut Andre, sedang menjalankan program yang dapat meningkatkan kualitas produk pengrajin tempe-tahu. Ini diharapkan bisa meningkatkan nilai-tambah (value-added) bagi pengrajin.

“Dan produk tempe-tahu bukan lagi dipersepsi sebagai makanan murahan. Tetapi sebagai makanan bergisi, bergengsi dan berkualitas tinggi,” jelas Andre Wenas.

Sebelumnya, akibat terjadinya bencana kekeringan yang menimpa tiga negara produsen utama kedelai dunia, Brazil, Argentina dan Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2012 lalu, terjadi ‘short-supply’ yang menyebabkan gejolak kenaikan harga komoditi kedelai di seluruh dunia. Meski sempat terpegaruh, namun kini kondisi sudah normal kembali.@fahmi