Empat Kali Sidang Ajudikasi, PBB Serahkan Kesimpulan ke Bawaslu

LENSAINDONESIA.COM: Partai Bulan Bintang (PBB), adalah salah satu parpol yang menjalani gugatan di Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu. Setelah melewati sidang ajudikasi selama 4 kali, hari ini tiba waktunya penyerahan kesimpulan dari Pemohon (PBB) dan Termohon (KPU) ke Bawaslu.

Menurut BM Wibowo, Sekertaris Jenderal PBB, partainya dipermasalahkan pada 30 % keterwakilan perempuan di daerah, yang melanggar pasal 8 ayat 2 poin e UU Pemilu No. 8 Tahun 2012. Bahwa keterwakilan perempuan hanya di pusat saja.

Persoalan kedudukan kantor di Ibu kota Sofifi, Maluku Utara, Wibowo menilai, jika melihat aturan Pemilu, itu harus ada di Sofifi. Tapi, sebagian partai politik yang ada di Senayan sekarang, ada juga yang masih berkedudukan di Ternate.

“Ini kan menyalahi aturan sendiri. Bila aturan tersebut di pakai, maka bisa juga menggugurkan partai politik yang di Senayan,” ujar Wibowo ke wartawan Licom di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (31/1/13).

Wibowo menambahkan, terjadi kesalahan dalam verifikasi faktual kemarin, dimana kartu tanda anggota di katakan tidak ada. “Tugasnya KPU kan melakukan verifikasi yaitu mendatangi lansung ke lapangan. Bukan lansung menyimpulkan bahwa kader PBB itu tidak ada,” terang Wibowo.

Pemilu harus berasaskan jujur, adil, dan transparan sesuai ketentuan UU Pemilu. Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti arif dan bijaksana.

“Bahwa KPU menggunakan aturan yang mana? Awalnya menggunakan form F12 dalam verifikasi, tapi, aturan berikutnya tidak menggunakan form F12. Hal ini membuat keliru, KPU bilang tidak memenuhi syarat dan terjadi Humam eror,” tegasnya.

Dalam persidangan ajudikasi kemarin, PBB dengan fakta persidangan kita bisa menang. Kemungkinan besar PBB bisa lolos dalam gugatan di Bawaslu. Keputusan akhir gugatan sengketa pemilu akan di putuskan besok. @yuanto