Orang Gila Marak, Dinsos Jabar Klaim Tak Ikut Bertangggungjawab

LENSAINDONESIA.COM: Dinas Sosial Jawa Barat mengaku tidak bertanggungjawab atas kondisi maraknya orang gila di beberapa daerah di Jawa Barat.

“Dalam kategori orang gila ini, sudah di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Sosial,” kata Saepulloh, Kepala Bagian Humas Dinas Sosial Jawa Barat Jl Raya Cibabat Cimahi di ruang kerjanya, Selasa (22/1/2013).

Menurut Saepulloh, pihaknya juga tidak berkewenangan dalam menjaring orang gila dalam kegiatan operasi. “Yang ada, polisi pernah mengamankan orang gila dan menyerahkan kepada kami. Selanjutnya kami koordinasikan ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barata di Cisarua Kabupaten Bandung Barat, “papar Saepulloh.

Orang gila tidak termasuk penyandang masalah kesehatan sosial atau PMKS, yang harus ditangani oleh Dinas Sosial. Orang gila adalah orang yang sakit, sehingga yang menanganinya adalah Dinas Kesehatan. Yang menjadi garapan Dinsos adalah para penyandang masalah kesejahateraan sosial seperti, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia terlantar, Penyandang Cacat, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBKL), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dll.

“Memang orang gila kelihatannya menjadi persoalan sosial bagi masyarakat, tapi dalam payung hukum, kami tidak menangani orang gila,” tandasnya.

Menurutnya, karena tidak memiliki payung hukum terhadap penanganan orang gila, maka dipastikan Dinsos tidak memiliki anggaran terhadap persoalan orang gila.

Pada prinsipnya, tugas pokok Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang urusan sosial .

Dari beberapa sumber dikatakan, orang yang sudah sembuh dari gilanya dan menyandang masalah kesejahteraan sosial sudah masuk dalam garapan Dinsos. @desmanjon