Pembangunan jalur labuh Pacitan dianggap mubazir

LENSAINDONESIA.COM: Pembangunan jalur labuh bagi nelayan di Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dianggap tak berdampak. Sebab, masih banyak diantara nelayan yang memilih lego jangkar di kawasan pantai kecamatan tetangga.

Hal ini karena struktur Breakwater atau tanggul pemecah ombak yang telah dibangun dilokasi pendaratan tak berfungsi baik. Sehingga nelayan tak berani memanfaatkannya. Pasalnya, hempasan ombak yang besar dapat merusak perahu maupun mengancam keselamatan mereka.

Baca juga: Pantai Srau, eksotisme alam yang masih terisolir dan Demi Biaya Sekolah, Bocah di Pacitan Rela Jadi Badut

“Kalau bangunannya seperti ini, nggak bisa untuk sandar,” ucap salah satu nelayan setempat, Rosaid, Kamis (06/06/2013).

Dengan pertimbangan itu pula nelayan akhirnya kembali menambatkan perahu di wilayah Pantai Tawang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo. Dampaknya, biaya operasional meningkat.

Menurut Rosaid, seharusnya bagian break water dirubah menjadi lebih panjang ke arah selatan atau ke arah laut. Sehingga mampu meredam terjangan ombak. Jika tidak, fungsinya tidak dapat optimal. “Kalau dirubah, mungkin nelayan bisa bersandar,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Darno. Dia menganggap pembangunan sarana labuh kapal tersebut lamban. Karena telah dilakukan selama tiga tahun tetapi tak kunjung selesai. Bahkan secara gamblang dia menyebut ada dugaan korupsi di instansi yang berwenang.

Keberadaan infrastruktur itu sendiri sebenarnya sangat ditunggu-tunggu nelayan. Khususnya ketika musim ombak dan gelombang besar seperti sekarang.

“Kalau musim ombak kecil tidak apa-apa. Tapi kalau musim ombak besar seperti sekarang sangat diperlukan,” tandasnya.

Sementara itu, menanggapi tudingan tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sumber DayaKelautan Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) setempat, Bambang Marhaendrawan membantah jika pembangunan sarana labuh hanya menghambur-hamburkan uang. Alasannya karena pengerjaannya belum sepenuhnya selesai. Sehingga belum berfungsi optimal.

“Pengerjaannya baru 40 persen. Dan sebelumnya kita juga telah menggunakan jasa konsultan dari UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta,” katanya.

Jalur labuh yang dibangun sejak tahun 2009 lalu itu anggarannya mencapai Rp 900 juta dari dana alokasi khusus (DAK). Hanya saja, dana sebanyak itu pengucurannya tak semulus yang direncanakan sehingga berdampak pada proses pengerjaan jalur labuh.@rachma