LENSAINDONESIA.COM: Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur dipantau ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan guna mencapai pemilihan Gubernur Jatim yang bersih dari praktik korupsi melalui sumbangan-sumbangan haram.
“Soal Pemilihan Gubernur Jatim, KPK kerjasama dengan KPU dan KPUD Jatim untuk mendorong pemilukada berintegritas,” cerita Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto, kepada LICOM beberapa hari lalu.
Baca juga: Ketua Umum dan Sekjen DPP PPNUI saling serang dan PPNUI pastikan tetap dukung KarSa
Sayangnya, Bambang yang juga pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras) ini belum memahami bila dalam Pemilukada Jatim 2013 nanti sudah mulai muncul masalah. Yakni tentang dukungan ganda dua partai terhadap Bacagub-Bacawagub kontestas Pilgub Jatim. “Saya kurang paham, coba tanya ke pimpinan lainnya,” ujar pria yang akrab disapa BW.
Seperti diketahui, PK dan PPNUI sama-sama mendukung dua pasangan calon dalam Pilgub Jatim, yakni pasangan KarSa dan berKaH (Khofifah-Herman). Untuk dukungan ke Khofifah-Herman, PPNUI ditandatangani oleh Ketua Ma’shum Zen dan Sekretaris Budi Chidmadi. Partai Kedaulatan ditandatangani oleh Ketua DPD Jatim Ahmad Isa Noercahyo dan Sekretaris Moh. Rosadi. Sementara untuk dukungan ke KarSa, PPNUI ditandatangani oleh Ketua Abdur Rahman. Partai Kedaulatan ditandatangani oleh Ketua Ahmad Toni dan Sekretaris Dimyati.
Kalau nantinya KPU Jatim memutuskan dukungan dua parpol yang sah ke pihak KarSa, maka pasangan ini akan `diatas angin` karena hampir semua parpol mendukungnya. Tapi kalaupun tidak, KarSa tidak perlu khawatir kehilangan dua dari 32 parpol pendukungnya. pasalnya, pasangan ini sudah mengantongi dukungan sekitar 70 persen dari total jumlah anggota di parlemen DPRD Jatim.
Hal yang justru sangat mengkhawatirkan ada di pihak Khofifah-Herman. Kalau kedua parpol itu lepas dari pasangan ini, pencalonannya terancam tidak lolos. Diketahui total dukungan kedua parpol mencapai 0,76 persen. Saat ini total dukungan parpol untuk berKaH hanya 15,55 persen. Jika dikurangi 0,76 persen maka total dukungan untuk mereka hanya 14,79 persen. Jumlah ini jelas tidak memenuhi syarat dari total minimal dukungan yang sudah ditetapkan oleh KPU yakni sebesar 15 persen.
Akibat kejadian itu, salah satu bacagub langusng `menyerang` pasangan bacagub lain dengan menuduh telah ada transaski politik berupa `deal-deal` uang serta menjanjikan posisi strategis. Hingga saat ini KPU Jatim masih melakukan verifikasi data terkait dukungan ganda ini. @aligarut
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D39692303.1c43073853e5da9ba46e4a79c6a1e5d0%3B)
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D23725758.1c43073853e5da9ba46e4a79c6a1e5d0%3B)