Terancam di twitter, Farhat Abbas gugat UU ITE ke MK

LENSAINDONESIA.COM: Setelah sempat dilaporkan Komunitas Intelektual Masyarakat Betawi (KIMB) atas dugaan penghinaan suku dan ras di twitter @farhatabbaslaw. Farhat Abbas menguji UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatannya, Farhat Abbas memasukkan materi gugatan pada pasal 28 ayar 2 UU ITE. Menurutnya, pasal tersebut dapat menghambat kebebasan pemohon untuk menyatakan pikiran dan sikap. Sehingga, pemohon mengganggap pasal tersebut mengganggu rasa aman.

“Pasal tersebut menimbulkan rasa tidak aman bagi warga negara dalam menyalurkan pendapat, pikiran sesuai hati nurani dengan menyampaikan segala isi pikiran tersebut dengan saluran yang tersedia,” ujar kuasa hukum Farhat, Windu Wijaya, Senin (3/6/13).

Sebelumnya, Farhat dijadikan tersangka dengan melakukan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial. Farhat dilaporkan Anton Medan mewakil Persatuan Islam tionghoa Indonesia (PITI) dan Ramdansyah (KIMB). hal ini akibat dari kicauan farhat yang menyebutkan “Ahok protes, dasar Ahok Plat aja diributin! apapun platnya tetap cina!’.

Farhat ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Mei 2013 lalu. Namun, Farhat berkilah, bahwa sudah ada salah tafsir atas kicauannya. Hingga Farhat menolak ditahan.

“Kicauannya sudah disalahtafsirkan, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan,” kilah farhat yang ditirukan kuasa hukumnya.

Dalam petitumnya, pemohon melakukan permohonan kepada MK menyatakan materi Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 tentang Informasi dan transaksi elektronik bertentangan UUD 1945. khususnya di Pasal 28E ayat 2 dan Pasal 28F UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.@priokustiadi