Banyak kapal asing ‘jarah’ ikan, Ditjen Pengawasan SDKP siapkan Penyidik andal

LENSAINDONESIA.COM: Demi menegakkan hukum dalam bidang perikanan,  Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen Pengawasan SDKP KKP memberikan pelatihan kepada Direktorat Jendral Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ditjen PPNS) Perikanan.

Pelatihan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan PPNS Perikanan dalam menyelesaikan proses penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel. Tidak hanya itu saja, pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan penyidik untuk memperoleh bukti kasus-kasus tindak pidana perikanan di Indonesia.

Diharapkan, setelah pelatihan ini, kasus tindak pidana perikanan dapat berkurang. Pasalnya, tidak sedikit tindak pidana perikanan terjadi di Indonesia saat ini. Berdasarkan penuturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kasus illegal fishing merupakan kasus paling banyak dalam tindak pidana perikanan. Banyak kapal-kapal ilegal berbendera berbendera asing seperti Vietnam, Thailand, Philipina, Malaysia, China dan Taiwan sering melakukan illegal fishing.

Acara ini pula membuka pikiran para PPNS Perikanan terkait efek illegal fisihing. Pihak Ditjen Pengawasan SDKP menegaskan alasan negara asing bisa memperoleh devisa besar dalam perikanan dibandingkan Indonesia. Padahal, Indonesia mempunyai sumber daya melimpah dalam dunia kelautan dan perikanan.

“Dari manakah sumberdaya devisa dari negara-negara tersebut?” ujar Direktur Jendral Pengawasan SDKP, Syahrin Abdurrahman kepada LICOM (1/6/2013).

Dalam acara coaching yang dilaksanakan 26-30 Mei 2013 silam, pihak Ditjen PSDKP memberikan simulasi kasus dan penanganan dalam kasus-kasus di dunia perikanan seperti illegal fishing, pemalsuan dokumen perizinan kapal perikanan, transhipment, pendaratan ikan di luar pelabuhan yang diizinkan, dan penggunaan awak kapal yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, pihaknya juga mempelajari teknologi yang dilakukan para pelaku, sehingga lebih mudah dalam mencegah kasus pelanggaran perikanan. @andrian