Penuh intrik, FITRA desak pemerintah batalkan kenaikan BBM

Image may be NSFW.
Clik here to view.

LENSAINDONESIA.COM: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menuding pemerintah membohongi publik dengan menaikan bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, alokasi anggaran ini akan dialihkan ke perbaikannya infrastruktur jalan, sesuai janji Pemerintah.

Koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi menilai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Perubahaan 2013, pemerintah akan melakukan pengendalian BBM atau mengurangi subsidi BBM alias mengusulkan kenaikan BBM. Parahnya, usulan kenaikan BBM dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Budiono sangat didukung kelas menengah perkotaan.

“Pengalihan alokasi anggaran kenaikan BBM untuk penghematan anggaran dan perbaikan infrastruktur jalan, seperti yang dijanjikan pemerintah sebetulnya, hanya ‘omong kosong’ saja,” ujar Uchok di Jakarta, Rabu (29/5).

Uchok menjelaskan, volume subsidi BBM dalam APBN 2013 sebanyak 46,0 juta kilo. Kalau bisa dikendalikan subsidi dengan menaikan harga sampai sebesar Rp 6.500 untuk satu liter, maka pada APBN Perubahaan 2013, volume subsidi bisa dipatok sampai 48,0 juta kilo.

“Tetapi, kalau DPR tidak setuju mengurangi subsidi atau menaikan harga BBM, maka volume subsidi BBM bisa tembus sampai sebanyak 50,0 juta kilo, atau dipatok sampai 53,0 juta kilo saja,” terangnya.

Lebih lanjut Uchok menambahkan, dengan demikian penghematan anggaran kenaikan BBM ini hanya sebesar 5 juta kilo. Bila harga minyak dunia satu liter Rp 10.000, dan Pemerintah menyatakan bahwa mereka memberikan subsidi untuk satu liter sebesar Rp 3.500, dengan harga jual sebesar Rp 6.500, maka jumlah total pengematan hanya sebesar Rp 5 juta kiloliter dikali Rp 3.500 sama dengan Rp 17.5 Triliun.

“Jadi, penghematan anggaran atas kenaikan BBM ini hanya sebesar Rp 17.5 Triliun,” imbuhnya.

Penghematan yang dirasa efektif oleh pemerintah berbanding terbalik dengan pengamatan Fitra. Anggaran penghematan anggaran ini sudah habis diperuntukan untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dialokasi sebesar Rp 11.6 Triliun, yang diperuntukan 15.5 Juta RTSM (Rumah Tangga sangat Miskin).

Setiap RTMS diberikan sebesar Rp 150 Ribu perbulan selama 5 Bulan. Dari alokasi penghematan atas kenaikan BBM ini, maka akan ada penambahaan anggaran untuk program pembangunan Infrastuktur sebesar Rp.6 Triliun.

“Dan Rp 6 triliun ternyata bukan digunakan untuk memperbaiki jalan yang banyak rusak. Tetapi lebih kepada Infrastruktur air bersih, Irigasi dan embung (kolam penampungan air, red) serta program pembangunan infrakstuktur perdesaan (PPIP),” jelasnya.

Dari penjelasan tersebut, maka penghematan yang digembar-gemborkan pemerintah dari hasil kenaikan harga BBM atau pemotongan subsidi BBM sebetulnya sudah habis hanya pada 2 program saja, yaitu, BLSM yang dialokasi sebesar Rp 11.6 Triliun dan program pembangunan Infrastuktur sebesar Rp 6 Triliun.

“Jadi, kenaikan BBM ini bukan sebuah penghematan anggaran yang akan dialihkan untuk perbaikan infrastuktur jalan yang rusak. Tetapi, sudah menjurus kepada pemborosan anggaran,” jelasnya.

Hal ini dibuktikan Uchok dimana adanya pemborosan anggaran terjadi karena, pemerintah juga akan ‘mengcover’ atau memberikan alokasi anggaran. Pertama, untuk program bantuan beasiswa sebesar Rp 7.4 Triliun; penambahaan progran PKH (program keluarga Harapan) sebesar Rp 728.8 Milyar, RTSM akan menerima paling rendah sebesar Rp 800 ribu pertahun hingga paling tinggi Rp 2.8 Juta pertahun; dan terakhir Beras Miskin (Raskin).

“Selain belanja di atas, anggaran yang dikeluarkan pemerintah kepada belanjayang lain misalnya, kemungkinan memberikan anggaran ‘cost anggaran politik’ kepada DPR atas persetujuan mereka atas kenaikan BBM ini. Juga anggaran untuk kebutuhan untuk sistem monitoring dan pengawasan (SMP) dalam rangka pengendalian subsidi BBM,” paparnya.

Kemudian, Uchok menegaskan, kenaikan BBM ini sangat membebani APBN Perubahaan 2013. Ia berharap kepada DPR agar menunda kenaikan BBM agar tidak membebani APBN Perubahan tahun 2013. Apalagi, alokasi BLSM akan menyenangkan partai Demokrat daripada partai-partai lain.

Dan dengan diluncurkan anggaran BLSM ini, rakyat menganggap demokrat sebagai dewa penolong, sedangkan partai-partai lain dianggap tidak punya bukti kongkrit memberikan anggaran seperti yang dilakukan oleh partai besutan SBY yang mau membantu rakyat.

“Maka, lebih baik tolak tuh kenaikan BBM menjelang pemilu karena sangat berbahaya bagi Calegg yang mau berkampanye saat ini yang bukan dari Demokrat,” tandasnya. @yuanto

Image may be NSFW.
Clik here to view. alexa