Komisi IX minta Kemenkes buat aturan standar biaya minimal

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh menanggapi masalah mundurnya 16 Rumah Sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia meminta agar Kemenkes segera bertindak terkait alasan mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program unggulan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi itu.

“Harus segera direspon dengan cepat oleh Kementerian Kesehatan. Tidak hanya dari basis biaya iuran per kapitasi saja,” ujar Poempida Hidayatulloh kepada Wartawan di Jakarta, Senin (20/05/2013).

Menurutnya, tidak hanya iuran per kapitasi saja yang harus dibahas, tetapi paket biaya pelayanan kesehatan yang harus di-cover dalam program tersebut. Selain itu, besar standar biaya Jakarta harus berbeda dengan keadaan di luar Jakarta.

“Selain dari pada itu, dalam konteks memperbaiki pelayanan kesehatan agar kemudian jangan terjadi pelayanan kesehatan yang asal-asalan dikarenakan paket biaya pelayanan kesehatan yang masih rendah tadi,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Poempida Hidayatulloh menambahkan, pemerintah harus segera mengatur standar pelayanan minimal yang harus dicapai oleh rumah sakit, puskesmas, klinik sampai praktek dokter. Standar Pelayanan Minimal harus jelas dalam suatu Peraturan Pemerintah yang merupakan amanat UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal ini akan kemudian mudah mengukur paket biaya pelayanan kesehatan yang mumpuni sebagai persiapan implementasi BPJS Kesehatan di awaltahun 2014 mendatang. Dengan PP tersebut, “rewards” dan “punishment” dalam konteks pengawasan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan sesuai standar yang diinginkan,” ungkap Poempida

Untuk 16 Rumah Sakit yang menolak penyelenggaraan KJS, Poempida menyarankan dengan pemberian sanksi sesuai dengan UU Rumah Sakit. Akan tetapi, Poempida berjanji akan meneliti lebih lanjut keberadaan alasan penolakan oleh 16 Rumah Sakit tersebut sebelum mengajukan pemberian sanksi. @endang