LENSAINDONESIA.COM: Guna memasyarakatkan aturan kode etik penyelenggara pemilihan umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dipimpin Jimly Asshiddiqie merangkul kedua belas peserta pemilu. Perangkulan ini dalam rangka pemahaman terkait pelaksanaan penyelenggara pemilu yang adil dan jujur serta tidak memihak.
Jimly mengatakan, sosialisasi dan komunikasi antara penyelenggara Pemilu dengan partai politik harus sering dibangun. Alhasil, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tahapan Pemilu bisa diantisipasi sejak dini.
Baca juga: Penyelenggara pemilu 'nakal'? Adukan ke DKPP, Bro! dan KPU jangan anggap remeh putusan DKPP
“Kita lebih baik realistis saja, yang penting pesan-pesan tentang prosedur beracara. Pesan-pesan tentang apa itu DKPP itu tersampaikan dan dipahami oleh warga partai politik,” ujar Jimly di hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (20/05/2013).
Jimly menegaskan, pola komunikasi ini akan tetap dilakukan ke depan sehingga persoalan tahapan Pemilu dapat dikurangi dan mampu meminimalisir anggaran.
“Tadi sudah saya sampaikan mereka (parpol) juga bisa kalo ada acara internal partai politik mengundang DKPP, jadi ndak perlu ada khusus cukup dua jam selesai,” terangnya.
Selain itu, menurutnya, pola komunikasi ini juga bisa mengakomodir ide-ide maupun gagasan yang diusulkan peserta Pemilu khususnya di dalam menetapkan aturan Pemilu itu sendiri.
“Nah, juga kalo berkaitan dengan pembentukan peraturan-peraturan misalnya, KPU juga mendengarkan kepentingan peserta Pemilu (Parpol) yang akan diikat oleh peraturan yang kita buat,” tandas Jimly.
Untuk diketahui dari ke-12 Parpol yang diundang DKPP, hanya PAN (Partai Amanat Nasional) yang tidak memenuhi undangan tersebut. @yuanto
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D13645583.4b6e67798793f39e9a45b9fb9223daf2%3B)
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D30330017.4b6e67798793f39e9a45b9fb9223daf2%3B)