Cegah ‘money politic’ peserta Pemilu, KPU atur transaksi tunai

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih merumuskan bagaimana cara mengatasi transaksi tunai dana peserta pemilu, termasuk dana kampanye. Rencananya, penanganan kasus ini akan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Selain itu, lembaga tersebut juga sedang membahas laporan keuangan KPU untuk bisa diakses semua pihak dengan mudah.

“Mengenai caranya mengatasi transaksi tunai itu sedang dibahas di internal, dan setelah tuntas kami akan konsultasikan kepada partai politik dan pemangku kepentingan lainnya, lalu setelah itu kita memintakan untuk dijadwalkan konsultasi dengan DPR dan pemerintah,” ujar Komisioner KPU, Ida budhiati kepada LICOM, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, (20/052013).

Ida menambahkan, mengatasi transaksi tunai peserta pemilu adalah suatu gagasan yang baru. Hingga saat ini, pihaknya akan menindaklanjuti gagasan baik tersebut. Namun, sebelum mengesahkannya, Ida menilai tindakan ini perlu dirapatkan dulu dengan semua komisioner.

“Ini kan sebagai sebuah gagasan dan tentu harus disepakati secara internal untuk disepakati secara lebih lanjut dalam bahasa hukum ya dalam bahasan norma peraturan KPU,” imbuhnya.

Tak luput, Ida juga menjelaskakan, jika sebagai lembaga publik, laporan keuangan KPU harus bisa menjadi hal yang bisa diketahui publik dengan mudah. Hal ini bisa menjadi jaminan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bisa mendorong terbukanya keuangan partai.

“Ya bisa saja, nah itu salah satu juga dibahas format dan bentuk laporan yang awam pun bisa membaca. Jadi, tidak hanya orang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan di bidang akuntansi yang bisa membaca bagaimana format dan bentuk laporan itu mudah dipahami awam,” bebernya.

Ida berharap, pembahasan mengenai dua hal tersebut bisa secepatnya terealisasi paling tidak maksimal satu bulan sudah selesai. Ini bisa menunjukkan bahwa KPU yang Independen dan terbuka termasuk mengenai laporan keuangan.

“Ini sedang dilakukan pembahasan, tetapi penanganan itu tentu ada. Kita mentargetkan pertengahan bulan depan, itu sudah konsultasi dengan DPR, ya paling lambat awal bulan Juni,” pungkas Ida. @yuanto