Banteng Senayan: Inpres Kamnas Utang Janji SBY Ke Polisi

LENSAINDONESIA.COM: Digodoknya Inpres Keamanan Nasional diduga merupakan utang janji SBY kepada Kepolisian.

Hal itu disampaikan oleh Eva Sundari Kusuma anggota FPDI Perjuangan.

Baginya lebih baik SBY tidak membayar janji politiknya karena akan membahagiakan iklim reformasi ini.

“Seharusnya presiden tidak boleh meresikokan perjalanan reformasi. Kontrak politik seperti ini tidak harus dipenuhi,” tegas Eva Senin (14/1/13).

Eva melihat ada sebuah perjanjian politik yang tidak akuntabel dan mengganggu reformasi serta konstitusi. Eva menduga ada kecurigaan menuju ke Pemilu 2014.

“Bisa Jadi kontrak politik dukungan presiden dulu nagih janji. Kontrak politik yang tidak harus dipenuhi” tegas Eva.

Eva berpandangan sebaiknya presiden tidak boleh menyetir langsung dari Istana, termasuk dalam pembuatan Inpres.

“Inpres itu kan kalau dibutuhkan jika lintas sektor. Filosofinya presiden baru perlu turun tangan. Serta segala sesuatu itu tidak perlu dimonopoli dari Istana,” sambung Eva.

Eva menyakini ada sebuah perjanjian politik kembali terkait isu keamanan. Adanya sebuah manuver dinilai sangat berbahaya. Termasuk adanya motif politik didalamnya.

“Jangan-jangan ada motif politik di tahun 2014. Presiden hingga memenuhi kontrak politik sebelum pemilu,” ujar Eva lagi. @priokustiadi