Gerindra: Sikap campur tangan Inggris harus ditolak!

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi kebijakan Inggris yang secara resmi membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Menurutnya, pembukaan kantor OPM ini merupakan bentuk pelecehan hubungan antara Indonesia dan Inggris. Menurutnya, tindakan ini sudah mengarah pada dukungan pemerintah Inggris terhadap gerakan separatis kepada Indonesia.

“Separatisme  adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas,” ujarnya Fadli kepada LICOM,Jakarta,Sabtu (04/05/2013)

Baca juga: Inggris buka kantor perwakilan Papua Merdeka dan Sejarawan muda minta bekas kantor SI Merah dijadikan cagar budaya

Menurut Politikus Partai Gerindra ini, Inggris harusnya bijak. Inggris sebaiknya mengingat riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Hal lain juga harus diingat Inggris saat mereka terlibat dalam konflik mempertahankan Malvinas dengan Argentina. Menurutnya, kedua jejak itu harusnya telah membuat Inggris sadar konsekwensi keterlibatannya dalam membantu gerakan separatis di Indonesia.

“Di masa lalu, Inggris memiliki jejak kolonialisme yang panjang. Sebuah studi menunjukkan 90 persen negara di dunia pernah dijajah Inggris. Demikian pula
keterlibatan dalam invasi Irak 10 tahun lalu. Jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain,”ungkapnya

Lebih lanjut Ia mengatakan, sikap pemerintah Indonesia harus tegas tolak campur tangan Inggris terhadap wilayah RI. Kehormatan dan kedaulatan RI harus ditegakkan. Selain itu, tuturnya, Indonesia perlu mengkaji latar belakang sikap Inggris ini. Apakah ini bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi. Padahal, Inggris, melalui British Petroleum, sudah mendapat  konsesi ladang gas Tangguh di Papua juga sejumlah konsesi tambang lain.

“Walau Presiden SBY menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris, bukan berarti harus lembek. Ada saat dimana kita berkompromi, ada saat harus tegas,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa,Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM di Oxford merupakan sikap dualisme yang harus ditentang.

“Pemerintah tak boleh permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.”@endang