Ahok: Punya rusun boleh, yang salah itu kalau disewakan

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak akan mau bertemu dengan Lurah Warakas, Mulyadi. Menurutnya, Pemprov DKI telah menyerahkan penyelesaian kasus Mulyadi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sepenuhnya.

“Ya kita gak mesti harus ketemu karena dia yang buat ribut sendiri, sekarang masalahnya sudah diurus BKD ,” tutur Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (03/05/13).

Baca juga: Lurah miliki satu unit rusun, Jokowi: Itu kreative tapi jangan ditiru! dan Ahok tak gentar digugat bawahannya

Ahok mengaku tidak mengetahui soal kabar Mulyadi memiliki unit rumah susun (rusun) yang disewakan senilai Rp1.750.000 per bulan.

Bahkan dia juga membantah bila stafnya sudah berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta Jati Waluyo mengenai kasus Mulyadi.

“Saya tidak tahu soal nyewain rusun di Marunda. itu tugasnya UPT lah. Soal petugas yang bernama Natanael itu salah satu pengawas UPT. Jadi dia pengawas rusun di Marunda,” ucapnya.

Ahok mengaku tidak peduli siapapun yang menempati rusun tersebut asalkan sesuai namanya. Namun apabila disewakan tanpa sesuai nama dan penyewa tentunya sudah menyalahi aturan.

“Kita akan ambil langkah tegas,” katanya.@aguslensa