Tidak valid, Dinkes Pacitan tarik 3.019 kartu Jamkesmas

LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 3.019 kartu program jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) ditarik petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Pacitan.

Data peserta jamkesmas tersebut tidak valid. Ini karena ada yang sudah meninggal dunia, dobel data, pindah alamat, dan tercatat bekerja sebagai PNS.

“Petugas di puskesmas akhirnya tidak menyerahkannya ke warga yang bersangkutan. Sebagian besar masih disimpan di puskesmas,” kata Kabid Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan, Dinkes, Ari Priambodo, Selasa, (01/05/2013).

Dalam waktu dekat, ribuan kartu jamkesmas itu kembali dikirim ke Dinkes untuk validasi data. Kemudian, akan didistribusikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Sesuai petunjuk dari gubernur Soekarwo, kartu yang bermasalah itu harus sudah terkirim sebelum 30 Juni nanti. Karena nantinya akan kembali dikirim ke rekanan Kementerian Kesehatan selaku pencetak kartu jamkesmas.

“Sesuai informasi, pak Gubernur akan ikut mengirim dan menyampaikan agar kartu yang salah diganti,” terangnya. Kuota peserta jamkesmas di Pacitan sebanyak 191.842 jiwa.

Hingga kini, tercatat 191.235 keping yang sudah diterima dari Jakarta. Ini berarti masih ada kekurangan 607 keping. Maka, penambahan kartu bakal diusulkan ke Surabaya.

“Selain memenuhi kuota juga meminta tambah jatah penerima. Karena, berdasarkan laporan dari puskemas masih banyak warga miskin yang belum masuk data jamkesmas,” tambahnya.

Tapi, Ari pesimis usulan penambahan penerima kartu jamkesmas bisa terealisasi. Karena itu, pihak Dinkes hingga kini tetap menerapkan surat keterangan tanda miskin (SKTM). Mereka tetap dilayani secara gratis di puskesmas maupun di rumah sakit.

“Kami sudah berkoordinasi dengan askes tentang masalah ini. SKTM masih tetap diberlakukan. Karena, juga untuk meng-cover warga miskin yang belum masuk data,” jelasnya.

Disinggung tentang kesalahan data itu, Ari menyatakan tidak tahu menahu. Sebab, proses pendataan dilangsungkan Badan Pusat Statistik yang kemudian ditetapkan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemisikinan).

“Kalau memang masih ada yang terlewat tetap diusahakan masuk program yang lain,” pungkasnya. @rachma