LSM Sango pelototi anggaran ‘aneh’ di APBD Sumenep

LENSAINDONESIA.COM: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sango menyoroti anggaran Program Pelayanan Administrasi Kantor dalam APBD Kabupaten Sumenep yang terlalu besar.

Dayat, Aktivis Songo menengarai, ‘penggemukan’ pos anggaran tersebut hanyalah permaianan. Menurutnya, hal itu adalah peralihan saja. “Tahun lalu anggaran perjalanan dinas dan pemeliharaan mobil terlalu dibesarkan. Ternyata sekarang bergeser ke program pelayanan administrasi kantor,” jelasnya, Kamis (25/04/2013).

Baca juga: Siswa MTs Sumenep minum air kaki ibu sebelum Unas dan Dana BOS SD-SMP Sumenep Terserap 75 Persen

Melihat pola APBD tahun ini, Dayat menilai, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) cukup lihai untuk ’memainkan’ anggaran. Dia menyebutkan anggaran ‘aneh’ itu di sejumlah dinas.

Diantaranya, di Dispendik Rp 69.386.278.280, Dinkes Rp 1.324.990.240, RSUD 2.617.591, PU Binamarga Rp 564.047.000, PU Pengairan Rp 443.660.775, PU Cipta Karya 649.528.000, Bappeda Rp 479.728.703, Dishub Rp 11.826.191.638, BLH Rp 300.408.300, Kantor Kebersihan Rp 288.797.700, Dispenduk Rp 622.048.450, Dinsos Rp 331.338.000, Disnakertrans Rp 254.632.650, Diskop & UKM Rp 295.160.000, Disbudparpora Rp 321.815.800, Kesbanglinmas Rp 383.829.000, Sekretariat Daerah Rp 4.999.911.550, Sekretariat DPRD Rp 1.8881.439.879, DPPKA Rp 1.203.758.981, BKD Rp 2.169.302.415, Inspektorat Rp 646.350.000, BPBD Rp 303.790.700, Sekretariat Korpri Rp 75.061.550, BPMP Rp 512.481.400, Diskominfo Rp 564.003.400, Kantor Perpust Rp 371.649.800, Dinas Pertanian Rp 343.382.544, Dinas Perternakan Rp 265.972.000, Dishutbun Rp 307.092.500, ESDM Rp 167.838.050, Dinas Kelautan Rp 372.760.500, dan Disperindag Rp 153.562.170.

“Angka ini perlu diplototi, sebab sangat bisa dimainkan,” ujarnya. Sebab itu, dia menyayangkan kinerja DPRD Sumenep yang tidak jeli melihat rancangan anggaran yang disetor SKPD sebelum dibahas dan disepakati di sidang paripurna.

“Harusnya, anggota dewan jeli melihat angka-angka itu jika memang murni bersuara atas nama rakyat,” ucapnya. Sebab, ujung tombak pengesahan APBD berada di gedung dewan.

Mestinya, imbuh Dayat, kalau anggaran itu mau digeser, geser ke program yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di lain pihak, Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan berterimakasih atas semua pihak yang memberikan masukan terhadap APBD yang sudah berjalan ini.

“Setiap masukan semua element masyarakat, sangat penting keberadaannya dalam penyusunan APBD tahun berikutnya,” ucap Abrori.

Tapi dia memastikan, bahwa anggaran belanja tidak langsung sudah diperkecil. “Termasuk anggaran perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas sudah dipangkas,” ungkap Abrori.

Kalau tahun 2012 perbandingan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berkisar antara 40 % dan 60 % , tapi tahun ini berkisar 45 % dengan 55 %. @rhahmatullah