Diungkit lagi, Golkar PKS PPP Hanura mestinya tak lolos ikut Pemilu

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Umum Partai Buruh, Sonny Pujisaksono, mengungkit-ungkit lagi soal bukti bahwa Golkar, PKS, PPP, dan Hanura, seharusnya tidak lolos verifikasi faktual ikut Pemilu 2014, tapi ‘disulap’ KPU. Tapi ‘disulap’ KPU. Partai Buruh mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar bertindak tegas terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Perlu tindakan tegas dari DKPP. Apa yang dilakukan komisioner (KPU) menurunkan kepercayaan rakyat. Saya pikir sudah layak diberi sanksi berat, tidak hanya tertulis,” ujar Sonny di forum diskusi ‘Membedah Kesaksian di Balik Kebocoran Dokumen Verifikasi Pasrpol’ di Media Center Bawaslu, K.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2013).

Baca juga: Anggota DPR RI dari Partai Golkar wajib setor Rp 3 Juta tiap bulan dan Ketum PKNU geregetan: KPU bohong bohongan, kok semua diam!

Menurut Sonny, penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang sudah terbukti dan teruji, bahwa dalam pelaksaan verifikasi Parpol tidak dapat dipercaya dan tidak independen lagi.

“Kita bisa lihat, simbol, kehadiran mantan Wakil Kepala Biro Hukum Nanik Suwarti, yang bersedia jadi saksi dan saksi-saksi lain. Ini menujukkan di KPU ada yang salah pada proses penyelenggaraan pemilu,” sesalnya.

Meski sudah ada yang memberikan kesaksian kecurangan tersebut , Sonny menilai, sampai hari ini Komisioner KPU masih saja bersikukuh apa yang sudah menjadi keputusan dalam proses penyelenggaraan pemilu 2014 mendatang sudah benar.
Terlebih, lanjut kata Sonny, sebelumnya dalam sidang DKPP, KPU juga bersikukuh tidak meloloskan PBB dan PKPI, namun pada akhirnya lolos juga.

“Artinya, ada dua Parti lahir belakangan, meski dihambat tapi tetap lolos. Ini sama saja kehadiran mereka tidak dikehendaki,” terangnya.

Ia mengingatkan Komisioner KPU agar bekerja dengan profesional, independen dan legawa atas apa yang sudah menjadi keputusan hukum.

“Ada yang lebih disayangkan, ada pernyataan bahwa banyak yang tidak paham regulasi. KPU seperti malaikat yang menentukan mati hidupnya Parpol,” tutupnya.

Seperti diketahui, saat DKPP menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPK pada kamis (18/4/13), dihadiri saksi dari mantan pegawai Sekretariat Jenderal KPU, yakni Wasekjen KPU Asrudi Trijono, dan mantan Wakabiro Bidang Hukum Nanik Suwarti, serta Kabiro Perencanaan dan Data KPU Mayong Harianto.

Dalam sidang tersebut, Nanik Suwarti membeberkan keterangan mengejutkan terkait verifikasi administrasi partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 oleh KPU. Menurut dia, setidaknya ada empat Parpol besar yang seharusnya tidak lolos. Yaitu, Golkar, PKS, PPP, dan PPP. @yuanto

====