Mendikbud M Nuh diminta mundur

Image may be NSFW.
Clik here to view.

LENSAINDONESIA.COM: Realisasi Ujian Nasional (UN) tahun 2013 yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan berujung pada desakan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh segera meletakkan jabatannya. Bukan hanya dari berbagai elemen masyarakt dan organisasi, desakan juga datang dari Bupati Mamuju, Sulbar, Suhardi Duka (SDK).

Menurut dia, mulurnya pelaksanaan UN di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan sebuah sejarah buruk sekaligus kekeliruan besar yang memalukan. Provinsi Sulbar merupakan salah satu daerah yang tertunda pelaksanaan Unasnya akibat tertundanya distribusi soal.

Baca juga: Jadikan ajang promosi sekolah di Surabaya dan Pelajar SMAK Frateran patungan beli kunci jawaban UN Rp 10 juta

“Kalau menteri (M Nuh, red) bertanggung jawab, harus mundur. Mundurnya, ya karena malu kepada Presiden SBY yang memberinya kepercayaan, tanggung jawab, dan malu kepada rakyat Indonesia,” urai SDK melalui telepon seluler kepada Licom, Jumat (20/4/2013).

Seperti diketahui, jadwal UN di belasan daerah tertunda dari jadwal yang telah ditetapkan, ini disebabkan lambatnya penyaluran soal-soal UN. Atas masalah ini, Mendikbud menyalahkan pihak percetakan yang gagal menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu.

Menurutnya, polemik UN tahun ini dinilai sebagai imbas dari penerapan sistem sentralistik oleh Kemendikbud. Mestinya, jelas bupati, pencetakan soal UN dilakukan oleh masing-masing provinsi atau paling tidak tersebar di tiap pulau di Indonesia, sehingga perusahaan di daerah juga terberdayakan.

“Sistem pemerintahan kita sudah desentralisasi, kenapa Mendikbud kembali melakukan sistem sentralistik. Kenapa tidak dilakukan pembagian wilayah. Indonesia ini negara besar. Kan bisa tendernya disana (Jakarta, red) proses pencetakan dibagi-bagi. Maka berdayalah 33 perusahaan,” paparnya.

Olehnya, ujian yang tidak serentak dianggap sebagai ‘kecelakaan’, dan akan sangat memengaruhi citra pemerintahan SBY.

“Ini salah satu hal yang bisa menurunkan wibawa pemerintah. Kalau menteri bertanggung jawab harus mundur,” tegas bupati. @apanjichuby_666

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.