SBY ‘bongkar’ subsidi BBM, sikap berani hadapi provokator politik

LENSAINDONESIA.COM: Fraksi Partai Demokrat di Senayan berpandangan bahwa penyesuaian subsidi BBM mutlak dilakukan pemerintah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab, subsidi BBM selama ini justru hanya dinikmati mayoritas kalangan menengah ke atas atau ‘orang kaya’.

“Berdasarkan hitungan rasional, keekonomian premium saat ini sekitar Rp 9 ribu. Premium dijual Rp 4.500,-. Artinya, setiap liter dikucurkan ke kendaraaan,  saat itu pula pemilik kendaraan menerima subsidi Rp 5 ribu per liter,” ungkap Riefky Harsya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Konvensi jaring capres Demokrat hanya pencitraan, Bro! dan IPW: Isu pergantian Kapolri hanya manuver politik!

Menurut anggota Komisi VII DPR ini, bila terus dilakukan subsidi, maka tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang belum mampu. Jadi, sudah tepat, pemerintah segera mengurangi subsidi kendaraan roda 4 plat hitam (orang kaya, red) dengan catatan tidak mengurangi subsidi untuk kendaraan roda 2 (motor) dan kendaraan umum plat kuning.

“Kenaikan BBM,  juga bisa mengurangi penyelewengan dan penyelundupan BBM akibat disparitas harga yang sangat tinggi. Penghematan anggaran subsidi akan bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi publik, dan  program social safety net untuk kelompok masyarakat kurang mampu. Yang mungkin turut terdampak atas kenaikan BBM atau program pengurangan Subsidi ini,” tandas Riefky.

Selain itu, besarnya subsidi juga berdampak pada mengalirnya investor ke Indonesia. Karena S dan P yang dipercaya pemilik  modal internasional sebagai lembaga pemeringkat negara-negara untuk tujuan investasi, belum dapat menaikan rating Indonesia. Karena resiko keuangan Negara dari beban subsidi yang besar.

“Jika subsidi dikurangi, maka dapat dipastikan rating Indonesia juga naik. Hal ini akan menyebabkan, derasnya arus investasi masuk ke Indonesia. Tentu berdampak langsung pada terbukanya lapangan kerja, dan bangkitnya perekonomian,” imbuhnya.

Ia juga mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan memperkecil disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi. Ini akan mengurangi penyalahgunaan. Sejalan dengan kebijakan energi nasional, perlu mendorong penggunaan energy seperti CNG (gas) untuk kendaraan bermotor.

Terkait tahun politik, menjelang Pileg dan Pilpres 2014  justru kenaikan BBM memperlihatkan itikad baik Presiden SBY untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan penyesuainan subsidi  atau kenaikan BBM untuk kalangan tertentu,

“SBY sebetulnya mengambil resiko untuk menjadi sasaran empuk lawan politiknya yang tentu akan memprovokasi publik serta akan memosisikan SBY sebagai presiden yang tidak pro rakyat,” ungkapnya. Artinya, politisi ini ‘salut’ SBY berani ‘membongkar’ subsidi BBM, meski rentan propaganda serangan politik jelang Pemilu 2014.

Justru sebaliknnya, lanjut Riefky, pemerintahan SBY perlu diacungi jempol. Berani mengambil resiko terhadap citra pemerintah Presiden SBY lebih pentingkan fondasi perekonomian yang lebih kokoh sebagai modal bagi siapa pun presiden RI berikutnya (2014-2019). meski harus mempertaruhkan elektabilitas Partai Demokrat di 2014.@endang