Tahun 2020 optimalkan Nasional Single Window

LENSAINDONESIA.COM: Pertemuan APEC SOM II Selasa (16/4/2013) di Hotel JW Marriot, kali ini membahas serta melihat sejauh mana konktivitas antara ekonomi APEC dengan bidang lainnya yang erat hubungannya.

Dari hasil pertemuan tersebut dihasilkan tiga hal konektivitas secara fisik yaitu Pembangunan jalan raya, bagaimana ekonomi APEC dari mulai indonesia ke Malaysia bahkan sampai ke Thailand.

Kedua pembangunan pelabuhan, serta konektivitas dari sisi institusinya dan people to people, yaitu pergerakan antara orang orang dari Ekonomi APEC ke Negara lain lebih mudah.

Hal itu dikatakan oleh Syarif hidayat embassy of the republic of Indonesia tokyo dalam konfrensi persnya di Hotel JW Marriiot. “Saya katakan bagian sisi inkostitusional adalah dari institusinya tentang bagaimana prosedur prosedurnya dalam pelayanannya terutama investasi, ekspor impor, suatu ekonomi dengan ekonomi APEC lainnya, dan harus adanya keseragaman,” tegasnya.

Dikatakan oleh Syarif Hidayat juga menambahkan bahwa ini adalah pertemuan ekonomi bukan negara, karena ada tiga negara yang kita anggap sebagai negara ekonomi yang maju.

Tentunya diharapkan kedepannya tiga konektivitas tersebut bisa dijalankan lebih mudah. “Pertemuan ini diikuti 21 ekonomi, taipei, china, taiwan, hongkong sebetulnya kita anggap sebagai tiga ekonomi yang baik,” urainya.

Namun, saat ditanya untuk anggaran untuk membangun pelabuhan dan jalan yang menghubungkan antara ekonomi satu dengan lain Syarif mengatakan untuk anggaran tersebut tertera di dokumen MP3I.

“Saya kurang begitu tahu karena anggaran tersebut ada di dokumen MP3I, biaya cukup besar sampai trilliun, itupun tidak mencukupi, pemerintah sendiri mengarahkan pada Public Private Partnership dimana pengembangannya dengan swasta,” ulasnya.

Dirinya menegaskan bahwa Konektivitas tidaklah mudah dan termasuk tantangan yang lebih, sehingga adanya Hambatan antara lain birokrasi sendiri.

“Justru salah satu tantangannya, dan dibahas juga institusional konektivity, itulah yang kami membahas tentang perijinan,” pungkasnya.

Dirinya mencontohkan Amerika saat mengusulkan elektronik goverment dimana sebuah proses pembuatan kebijakan melalui internet. Sementara itu Indonesia sendiri dalam banyak hal sudah melakukan hal elektronik.

Salah satunya dalam banyak hal adalah Nasional single window dimana proses ekspor impor melalui internet (jaringan komputer) yang ditargetkan maksimal pada tahun 2020. Tentunya masih dibutuhkan adanya kerjasama dengam pihak intranet terutama pihak pihak yang memiliki kepentingan dengan ekspor import sendiri.@dhimasprasaja