APEC butuh dana besar bangun infrastruktur

LENSAINDONESIA.COM: Penyelenggaraan even SOM II Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) Surabaya membahas proyek terpenting APEC yaitu dalam mempertahankan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasific, Selasa (16/4/2013).

Hampir semua ekonomi APEC kekurangan sarana infrastruktur tidak ada jalan keluar yang jelas maka hal tersebut dibahas dalam pertemuan kali ini.

Menurut Yuri O Thamrin selaku Dirjen ASPASAF Kemlu SOM II yang hadir di Media Center JW Marriott menuturkan selama satu dasawarsa kedepan, sejak tahun 2010 hingga 2020, wilayah Asia Pasifik diperkirakan akan membelanjakan kisaran 8 Trilliun dollar untuk proyek infrastruktur tersebut.

“Antara lain mulai dari energi, transportasi, komunikasi dan lainnya, itu semua untuk mendorong konektivitas wilayah agar pertumbuhan ekonomi terus terjaga,” kata Yuri O Thamrin ketua SOM Indonesia / Dirjen ASPASAF Kemlu SOM II, Selasa (16/4/2013).

Sangat disadari untuk merealisasikan hal tersebut, Asia Pasifik memiliki banyak dana besar yang relatif menganggur.

Ditambah lagi sektor infrastruktur yang sudah ada hingga saat ini tidak bisa dioptimalkan dan tidak seimbang dengan dana yang ada.

Dalam hal ini mengembangkan proyek infrastruktur tersebut, pemerintah ekonomi APEC tidak bisa berdiri sendiri.

Karena aggarannya memiliki keterbatasan untuk pembiayaan proyek yang dimaksud. Selain itu juga dikarenakan keterlibatan pihak swasta dalam merealisasikannya merupakan keniscayaan dan bahkan merupakan kebutuhan yang bisa di tolak.

“Sayangnya, semua ekonomi APEC mengamini betapa sulitnya mencari terobosan atas kompleksitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam membangun infrastruktur,” urainya.

“Karenanya, Indonesia menjadikan isu ini sebagai hal penting untuk dibahas selama kepemimpinan Indonesia di APEC,” tambah Yuri dalam sesi Konferensi Pers.

Ketua SOM, yakin APEC dapat meraih peranan kunci dan menjadi pendorong utama kegiatan kemitraan pemerintah dan swasta.

Disisi lain, juga diyakini masih adanya jalan panjang sampai pada sebuah kesepakatan dan implementasi kegiatan dimaksud diantaranya ekonomi APEC.

Masih menurut Yuri tidak heran jika ada beberapa kalangan swasta meminta studi kelayakan proyek swasta. Dan itu terjadinya di masa lalu saat beberapa kalangan swasta meminta studi kelayakan proyek infrastruktur harus di buat oleh lembaga konsultasi yang memiliki reputasi internasional.

Namun, hal tersebut ternyata dalam batas-batas tertentu cukup memberatkan pemerintah karena menambah biaya.

Selain itu ada juga hambatan serta yang menjadi kendala dalam penerapan kerjasama dengan pihak swasta dalam proyek infrastruktur. Yaitu antara lain studi kelayakan yang tidak benar, tidak adanya dana jaminan yang memadai serta birokrasi serta politisasi yang rumit tak kalah pentingnya lagi terkait pembebasan tanah.@dhimasprasaja