Pejabat Bea Cukai Jatim Arogan, Menkeu dan Dirjen Harus Sidak

LENSAINDONESIA.COM: Masyarakat pengusaha yang bergerak di pelabuhan Tanjung Perak,
Surabaya merasa resah karena pejabat Bea dan Cukai Jawa Timur arogan dan tidak
akomodatif. Selain itu ditengarai adanya permainan yang tidak sehat dalam pelayanan
ekspor dan impor oleh oknum pejabat BC Jatim. Untuk itu Menteri Keuangan, Agus
Martowardodjo dan Dirjen BC, Agung Kuswandono perlu lakukan sidak.

“Sekali-kali Menteri Keuangan dan Dirjen BC perlu lakukan sidak untuk mengetahui
kondisi dilapangan. Sebab jika pelayanan BC kurang akomodatif, maka dunia usaha
akan terhambat. Ini akan berdampak pada pendapatan negara,” tegas Presiden LIRA
(Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal ketika bertatap muka dengan beberapa
pengusaha importir di Tanjung Perak, Surabaya, kemarin.

Lebih jauh Ketua Umum HIPLINDO (Himpunan Pengusaha Lira Indonesia) itu
menyebutkan adanya keluhan para pengusaha ekspor impor atas kinerja aparat BC
Jatim perlu direspon oleh Menteri Keuangan dan Dirjen BC. Sebab pelayanan bisa
tercapai dengan baik harus ada kerjasama berbagai pihak yang terkait dipelabuhan. Ya,
pengusaha, aparat BC, kepolisian, Pelindo maupun syahbandar.

“Saya dengar pejabat BC Jatim arogan dan tidak komunikatif sehingga para pengusaha
jika ada keluhan tidak terlayani dengan baik. Repotnya dibawah diduga ada permainan,
sehingga menghambat kelancaran arus keluar barang dari pelabuhan. Jika itu terus
terjadi pasti memiliki dampak pada pendapatan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,”
tambah pria asal Madura yang akan mencalonkan diri menjadi Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) RI Jawa Timur 2014.

Dari hasil investigasi LIRA, bisnis di pelabuhan ternyata banyak dikuasai mafia
inportir yang dinamakan “family group”. Mafia importir itu juga memiliki kedekatan
terhadap pejabat dan petugas BC. Disinyalir adanya pergantian pejabat BC Jatim
turut mempengaruhi kinerja para pengusaha karena banyak arus barang lambat dan
menumpuk.

“Tapi masukan ini akan kita konfirmasi dengan Kanwil DJBC Surabaya maupun Kepala
Kantornya agar diperoleh informasi yang lebih jelas. LIRA dan HIPLINDO Jatim akan
mengirimkan surat resmi mempertanyakan masalah yang muncul, jika diperlukan,” tegas
Jusuf Rizal. @ari