Muhammadiyah tolak RUU Ormas, tuding pemerintah ‘kadali’ bangkitkan otoriter

LENSAINDONESIA.COM: Dua puluh dua pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia “keukeh melawan” atau menolak Rancangan Undang-Undang Ormas (RUU Ormas). Selain menolak, mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menghentikan seluruh proses pelaksanaan RUU itu.

“RUU Ormas ini sejatinya memasung organisasi masyarakat (Ormas),”  ujar Ketua Muhammadiyah, Din Syamsudin selaku perwakilan dari Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia kepada wartawan di kantor Dewan Dakwa Muhammadiyah, Kamis (04/04/2013).

Baca juga: Adhie Massardi: Lembaga Negara Berantakan dan Ormas Harus Awasi Pemerintah, Bukan Terbalik, Coy!

Lebih lanjut, menurut Din Syamsuddin, keberadaan RUU Ormas ini tidaklah penting. Karena penetapan sebuah undang-undang haruslah memberikan jaminan kepastian hukum. Selain itu, UU juga harus memberi nilai tambah yang sangat diperlukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, teratur, berkeadilan, dan melindungi hak asasi manusia.

“Melihat prosesnya, RUU Ormas ini syarat dengan muatan politik dan memiliki nuansa yang kuat  Ormas hanya dijadikan sebagai alat legitimasi politik bagi pemerintah,” tegasnya. Artinya, penguasa sengaja berniat ‘mengadali’ rakyat.

Din Syamsudin menambahkan, RUU ini memberikan otoritas yang kuat kepada pemerintah dan membuka jalan bagi kembalinya rezim pemerintahan yang represif.  Dan, RUU ini merupakan alat represi dan upaya mengembalikan rezim otoriter.

Faktor lain, Din Syamsudin menilai, RUU ini tidak konstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28.
“Ini dapat memasung kebebasan berserikat, sebagaimana ditunjukan pada pasal pasal yang mengatur tentang pendirian, perizinan, dan hal-hal yang bersifat internal AD/ART, pelaporan keuangan kepada publik, dan masih banyak lain hal-hal yang bertentangan,” imbuhnya.

Din Syamsuddin juga mengimbau kepada seluruh kader Muhammadiyah untuk mencermati, partai apa saja yang setuju dengan RUU Ormas ini dan partai partai mana yang akomatif dengan Ormas. Hal ini dilakukan  agar publik mengenal partai-partai yang sejatinya tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. @yuanto