Penentuan kuota dan importir tertutup, indikasi adanya kartel pangan!

LENSAINDONESIA.COM: Manager Jaringan dan advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Ayip Abdullah mengatakan, penting untuk memeriksa Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Kebijakan kuota yang tidak terbuka dapat mengindikasikan adanya permainan kartel pangan antara Kementerian Pertanian dan Perdagangan.

Baca juga: Setelah Penyegelan KPK, Tak Ada yang Berbeda di Kantor Kementan dan Kadin Minta Kemendag Segera Atur Tataniaga Ekspor Nikel

“Karena selama ini keputusan penentuan importir, kuota, tidak terbuka,” ujar Ayip saat dihubungi, Sabtu (22/3/13).

Ayip juga menginginkan adanya informasi yang dibuka kepada publik menyangkut adanya penentuan impor tersebut. Menurutnya, kedua kementerian juga perlu diperiksa terkait transparansi kebijakan impor.

“Dalam hal sebagai pihak pemberi ijin dan rekomendasi, harusnya mereka terbuka dan membeberkan apa yang mereka rekomendasikan, bagaimana sistemnya,” tandasnya.

Ayip percaya, sistem yang transparan dan mekanisme audit dilakukan terhadap kebijakan impor akan dapat memperbaiki situasi.

“Sebenarnya ke depan akan lebih baik jika penentuan importir dilakukan transparan dan ada mekanisme audit publik,” pungkasnya.@priokustiadi