GarpU minta hentikan isu kudeta bersumber perkataan SBY

Image may be NSFW.
Clik here to view.

BERKEMBANGNYA isu kudeta bergulir setelah adanya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mengatakan, bahwa ada upaya untuk menggoncang pemerintahannya. Hal ini disampaikan Presiden SBY pada 3 Maret 2013, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman pada 18 Maret 2013 di Istana Negara, Jakarta, mengungkapkan, aksi unjuk rasa yang digelar pada Senin, 25 Maret 2013 mendatang, akan menuntut Presiden SBY turun dari jabatannya. Marciano mengingatkan, kepada mereka yang akan berunjuk rasa bahwa ada aturan untuk mengangkat atau menurunkan Presiden.

Menyusul Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis (21/3/2013), menyayangkan beredarnya isu tentang kudeta yang dianggap disponsori oleh militer terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dia yakini tidak akan terjadi.

Dan belakangan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, seusai melepas Tim Aerobatik Jupiter ke Malaysia di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2013) menyatakan, kalau terjadi keinginan menggoyahkan pemerintah, maka akan diserbu. Karena jangan main-main dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus tetap dijaga. Aksi menyatakan pendapat boleh saja dilakukan, namun jangan sampai berujung anarkis yang merugikan semua pihak.

Gerakan Perubahan (GarpU) dari markas perjuangannya di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur, memandang perlu untuk mengemukakan
himbauan agar pihak pemerintah yang telah berkomentar, hendaknya menanyakan saja sama Presiden SBY. Karena presiden yang mengatakan ada upaya untuk menggoncang pemerintahannya.

“Jangan kalian yang digaji rakyat sesuka hatinya mengomentari isu kudeta yang sebenarnya muncul dari perkataan Presiden SBY. Lalu
seolah-olah mau digiring untuk mengkriminalisasi aspirasi yang datang dari kelompok masyarakat sipil”, demikian kata Koordinator Eksekutif (Kooreks) GarpU Muslim Arbi dalam rilisnya (22/3/2013).

Menurut Muslim Arbi, pihak Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) yang akan menggelar aksi menuntut mundurnya Presiden SBY yang dipusatkan di depan Istana Presiden pada hari Senin, 25 Maret 2013 itu sebenarnya sudah disiapkan sejak empat bulan lalu dan akan diramaikan oleh simpatisan dari 17 provinsi. Dan, unjuk rasa itu hanya awal dari serangkaian unjuk rasa selanjutnya.

Pihak MKRI sendiri sudah membantah jika aksi yang akan dilakukan adalah upaya mengudeta Presiden SBY. Karena, jelas MKRI tak punya cukup kekuatan untuk melakukan kudeta Presiden. Bahkan, pihak MKRI memastikan unjuk rasa pada 25 Maret mendatang akan dilakukan dengan damai. Namun mungkin saja tidak akan maju jika aksi kemudian tidak didukung oleh banyak elite politik.

Begitu pula kata Muslim Arbi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin saat berkunjung ke SD Muhammadiyah 3 Wirobrajan, Kota Yogyakarta, pada 19 Maret 2013. Ia juga mengatakan, Presiden SBY sebaiknya tak sekedar menebar isu mengenai adanya rencana kudeta.Lebih baik, jika SBY punya data valid, Presiden bisa memerintahkan tindakan hukum yang tegas terhadap mereka yang diduga berencana menggulingkan pemerintahan.

Bahkan, Din berpendapat isu itu diungkapkan oleh Presiden SBY sekedar sebagai bentuk perasaan terancam, tapi dipastikan rakyat tak peduli
dengan isu ini.

Aksi tersebut konon tutur Muslim Arbi, dilakukan semata-mata untuk mendorong pergantian pemerintah melalui percepatan pemilihan umum.

“Lalu, apanya yang salah dalam iklim demokrasi, dan apa pula salahnya jika ada kelompok civil society ingin memperjuangkan suatu perubahan yang lebih baik untuk rakyat, bangsa dan negeri ini yang sangat naif jika para elit anggap rakyat sudah sejahtera, bangsa sudah makmur dan negara sudah digjaya? Bukankah rakyat yang memegang kedaulatan di negeri ini punya hak konstitusional untuk menyuarakannya?” ujar Muslim Arbi yang juga Kepala Staf Investigasi dan Advokasi (Kastaf Invokasi) Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK).

Pihak GarpU menurut Muslim Arbi meminta semua pihak, utamanya aparatur negara, “Untuk segera menghentikan isu kudeta yang sejatinya bersumberkan dari perkataan Presiden SBY sendiri. Hentikan isu itu, Jenderal! Hentikan juga Pak Menteri! Janganlah rakyat dibikin lebih membenci pemerintah yang menurut rakyat, nyatanya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Rakyat toh masih banyak yang tetap miskin, dan korupsi yang membuat pemiskinan rakyat juga makin tidak terkendali. Tidak mungkinlah rakyat mau bermain-main dengan kedaulatan NKRI yang sudah final dan justru harus dipertahankan oleh kekuatan rakyat semesta juga”, pungkasnya. @

Image may be NSFW.
Clik here to view. alexa