Komisi IV DPR RI mendadak `lembek` sikapi kasus pupuk oplosan

LENSAINDONESIA.COM: Kunjungan Komisi IV DPR RI ke PT. Petrokimia Gresik (PT.PG) secara sembunyi-sembunyi pada Rabu (20/3/2013) kemarin memperkuat dugaan adanya beberapa orang ‘besar’ yang bermain dalam proses pencairan pupuk bersubsidi produksi perusahaan BUMN di Gresik ini.

Farid Abdillah, koordinator LSM pusat demokrasi dan kemanusiaan (Pudak) Gresik kepada LICOM mengatakan, tindakan komisi yang membawahi bidang pertanian ini memajukan jadwal kunjungan pada Rabu (20/3/2013) kemarin padahal sedianya hari ini, Jumat (22/3/2013), adalah bagian dari gerakan masif yang terorganisir dari mafia pupuk.

“Tak tereksposenya kunjungan itu ke publik melalui media kemungkinan juga bagian dari gerakan masif yang terorganisir dari mafia pupuk yang jaringannya sudah pada tingkatan mereka (Komisi IV DPR RI). Hal ini menyebabkan nasib para petani menjadi semakin tak jelas. Karena merekalah yang merasakan dampak langsung akibat beredarnya pupuk oplosan itu,” terangnya, Jumat (22/3/2013).

Apalagi dalam kunjungannya, komisi IV DPR RI secara tiba-tiba mengabaikan kasus pupuk bersubsidi oplosan dan memilih mendahulukan mengurusi kasus penimbunan bawang merah dan putih di Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan tanggung jawab Kementerian Perdagangan dan Pertanian.

“Komisi IV DPR RI seharusnya lebih memprioritaskan kasus pengoplosan pupuk bersubsidi daripada meninjau bawang di Pelabuhan Tanjung Perak. Kasus bawang itu jelas menjadi wilayah Kementerian Perdagangan dan Pertanian. Kasus pengoplosan pupuk bersubsidi ini lebih penting untuk diselesaikan karena kerugian negara lebih besar dan mempertaruhkan nyawa para petani serta keluarganya dengan perampokan hak mereka oleh mafia pupuk. Apalagi, hasil kunjungan itu sama sekali tak memunculkan rekomendasi tegas terkait pupuk oplosan,” tambahnya.

Farid menambahkan, kasus ini tak akan pernah selesai bila tak ada keseriusan para wakil rakyat itu dalam pengusutannya. Sebab, dari pihak kepolisian dan komisi pengawasan pupuk dan pestisida di Jatim juga sudah tak serius menyelidiki kasus ini. “Jadi kepada siapa lagi petani mengadu? Sekali lagi, nasib petani kembali tertindas. Sekali lagi para mafia pupuk yang tertawa diatas penderitaan petani dengan mandeknya kasus ini,” tandasnya

Sementara itu, Viva Yoga Mauladi anggota Komisi IV DPR RI yang sebelumnya bersemangat mengatakan kunjungan ke PT.PG itu pasti dilaksanakan pada Jumat (22/3/2013), mengaku pengajuan jadwal kunjungan hanya menghasilkan rekomendasi Komisi IV DPR RI untuk memusnahkan 293 kontainer bawang itu dikarenakan adanya jadwal rapat komisi dan konsinyering RUU. Ketika ditanya masalah pupuk oplosan, jawabannya hanya datar saja.

“Jadwal kunjungan kita majukan jadi Rabu (20/3/2013) karena ada rapat komisi dan konsinyering RUU. Untuk kasus bawang, kami rekomendasikan untuk memusnahkan ke 293 kontainer itu. Sedang untuk pupuk, nanti kita follow up lagi,” tutur wakil rakyat asal Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Gresik-Lamongan tersebut pada LICOM, Jumat (22/3/2013).

Komentar Viva Yoga Mauladi kali ini terkesan `lembek` dan sangat berbeda dengan wawancara sebelumnya kepada LICOM, dimana Viva menegaskan kunjungan kerja ke beberapa perusahaan diantaranya PT Petrokimia Gresik dan PT NK yang terlibat kasus pupuk oplosan ini dilakukan guna melakukan penyelidikan tentang kasus itu untuk diselesaikan ke tingkat pusat.

“Dalam kunjungan itu kita akan klarifikasi dan selidiki secara komprehensif, mengapa sampai timbul pengoplosan pupuk bersubsidi itu. Mereka harus memberikan keterangan soal kasus ini. Sebab, mencari rejeki dengan cara seperti ini adalah bentuk praktek moral hazard yang memalukan. Mereka sama saja mengambil untung di atas penderitaan petani,” ,” tutur Viva Yoga Mauladi pada LICOM, Selasa (19/3/2013) lalu. @rakhman_k