PT Kharisma Tak Terima Limpahan Pajak PT Warna-warni

LENSAINDONESIA.COM: Proses eksekusi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya terhadap reklame berukuran 20 x 10 meter yang terletak Siola Tunjungan Centre di Jl Tunjungan disesalkan pihak PT Kharisma Karya Lestari.

Melalui kuasa hukumnya, Erda Susantiadji, keputusan eksekusi tersebut dianggap terlalu arogan mengingat tidak keberadaan reklame tersebut sudah sesuai prosedur.

Baca juga: Diamankan Melawan, Dua Bandit Didor Polisi dan Kepsek SMK PGRI I Jemursari Pastikan Pesta Miras Itu Diluar Jam Sekolah

Menurutnya, reklame tersebut sudah melakukan perpanjangan ijin dan sedang dalam proses. Selain itu, Erda menduga ada penyelewengan terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Surabaya karena membebankan tunggakan pajak pemilik lama kepada PT Kharisma Karya Lestari sebesar 1,4 miliar.

“Seharunya kita hanya kena pajak 400 juta saja. Saya malah mempertanyakan kenapa tunggakan pajak yang menjadi tanggungan pemilik lama yaitu PT Warna Warni di bebankan kepada kita ?. Saya menduga malah ada permainan tentang pajak dalam kasus ini,” ujar Erda.

Tidak itu saja, Erda menganggap ada miskomunikasi antar SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya terkait reklame. Pasalnya, dirinya menganggap proses perijinan sudah perjalan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

“Kita jelas tidak terima kalau dibongkar. Untuk itu kita akan mempertantyakan keputusan pembongkaran ini ke Dinas Cipta Karya,” tambahnya.

Diketahui, proses pembongkaran reklame yang dilakukan Satpol PP pada Sabtu (9/3) dini hari sempat memanas. Pasalnya, petugas pembongkaran mendapat serangan lemparan batu dan ancaman dari massa Pemuda Pancasila (PP).

Setelah terjadi dialog antara kedua belah pihak akhirnya disepakati hanya menutup reklame tersebut dengan banner berwarna putih.

“Ya kita tunggu hari senin proses selanjutnya bagaimana apakah benar proses perijinan sedang berjalan. Intinya kita mengambil jalan tengah,” ungkap Kasatpol PP Irvan Widyanto.@iwan_christiono