LENSAINDONESIA.COM: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnam (Ahok), mengatakan bahwa penerapan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem nomor kendaraan ganjil-genap belum bisa dilaksanakan pada awal Maret. Hal ini karena pihak kepolisian masih kesulitan mengidentifikasi nomor polisi (nopol) kendaraan bermotor.
“Kita (Pemprov DKI ) saat ini masih terus bekerja sama kepada kepolisian untuk secepatnya menerapkan sistem ganjil-genap di Jakarta.sehingga mudah untuk mengidentifikasi nopol kendaraan bermotor,” Kata Ahok kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/2/13).
Baca juga: Masya Allah! Bayi Pengidap Tumor Kehabisan Susu di Pengungsian dan Mantap! Pemerintah Jokowi Sediakan Tempat Kuliner di Rusun Marunda
“Kita masih menunggu dari kepolisian karena masih mengalami kesulitan mengidentifikasi pelat nomor kendaraan bermotor,” ujar Ahok .
Menurutnya Pemprov DKI juga mengusulkan penerapan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar. Hanya saja, pihaknya juga belum dapat menentukan jalan-jalan mana saja yang bakal menggunakan ERP.
“Polisi yang mesti tentukan mana jalan-jalan yang dapat diterapkan ERP. Kan tidak mungkin ‘jalan tikus’ dipasang ERP,” jelasnya.
Dalam program ini di Jakarta dipasang gate ERP, dana yang dikeluarkan sangat besar, sekitar Rp 3 triliun.
Selain sistem ganjil-genap dan ERP, Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor, yakni penerapan pajak progresif kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua. Warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu akan dikenai pajak kendaraan bermotor yang semakin tinggi.
“Nantinya pajak kendaraan bermotor juga akan kita naikkan secara progresif. Jadi warga yang memiliki akan kena pajak lebih besar,” papar Ahok.@aguslensa
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D24314661.f0ba9c7bfd57f6a0c909b30b25754037%3B)
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D19380174.f0ba9c7bfd57f6a0c909b30b25754037%3B)