LENSAINDONESIA.COM: Komisi D DPRD Kabupaten Jombang menyoroti sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Swadana Jombang pada tahun 2012 lalu.
Informasi yang dihimpun LI.COM, jumlah anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD Jombang sumber dari APBD Jombang 2012 sangat fantastis. Dari data yang disampaikan Komisi D, jumlahnya mencapai Rp 111.971.220.368.
Hasil rapat antara Komisi D DPRD Jombang dengan dengan pihak RSUD Jombang, diketahui ada beberapa program dan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh RSUD Jombang.
Anggota Komisi D DPRD Jombang Fadelan merinci, selama tahun 2012, ada 10 program dan kurang lebih terdapat 44 kegiatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan bidang lainnya.
“Pantauan yang dilakukan Komisi D, dari sisi belanja hampir selesai. Hanya saja, pendapatan yang diperoleh RSUD tampaknya belum terealisasi 100 persen, hanya 81 persen. Jika dirupiahkan, pendapatan RSUD yang ditargetkan sebesar Rp 76 miliar, masih pada angka Rp 74,2 miliar,” ujar Fadelan beberapa waktu lalu.
Namun, kata pilitisi asal PPP ini, dari sisi pelayanan terhadap pasien, di RSDU Jombang belum ada peningkatan. Dengan demikian, sambungnya, diharapkan ada evaluasi secara menyeluruh. Baik dari manajemen administrasu RSUD maupun pelayanan terhadap pasien.
“Pelayanan di RSUD Jombang ke depan harus profesional dan lebiih ditingkatkan lagi. Ini untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan di luar kewajaran di rumah sakit,” ujar Fadelan sembari mengungkapkan kejadian akibat kelalaian dalam pelayanan.
Tidak hanya permasalahan rendahnya tingkat pelayanan, dari pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bung Hatta RSUD Jombang itu, juga dibahas pelayanan pasien miskin (maskin). Seperti diketahui, SPM yang ada di RSUD Jombang hanya terbayar 50 persen. Dengan demikian, 50 persen selebihnya dibebankan kepada pasien maskin yang memakai SPM.
“Diharapkan pada tahun ini, pasien maskin dengan SPM dapat menikmati program pemerintah tersebut sepenuhnya. Artinya, biaya berobat mereka benar-benar gratis. Namun dengan catatan, hal ini bisa terlaksana jika kondisi keuangan sangat memungkinkan. Jika tidak, pemberlakuan biaya berobat bagi pasien dengan SPM akan serupa dengan tahun sebelumnya,” sahut Ketua Komisi D Imam Hanafi.@as