
LENSAINDONESIA.COM: DPRD DKI Jakarta merasa berang terhadap wacana soal pembuatan pulau buatan di pantai utara Jakarta oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama (Ahok). Apalagi sampai mengklaim soal beberapa perusahaan termasuk BUMD mendukung proyek ini.
“Tidak ada BUMD,” ujar Ketua Komisi B DPRD, Selamat Nurdin dari fraksi PKS di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (12/2/13).
Baca juga: Jokowi Ubah Waktu Penggunaan Baju Adat Betawi Bagi PNS DKI Jakarta dan Baksos Korban Banjir Tebet, Yayasan OBI Turunkan 16 Dokter
Sebelumnya, Ahok menyebut beberapa perusahaan BUMD Jakarta juga menunjukkan ketertarikan. Seperti, Jakpro, Ancol dan Pembangunan Jaya. Namun, peryantaan Ahok itu dinilai, seperti dagelan. Pasalnya, satu-satunya BUMD Jakarta yang memiliki saham lebih dari 52 persen hanya PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
“Pembangunan Jaya itu bukan BUMD, karena BUMD kita hanya memiliki 40 persen. Kalau beggitu caranya bukan BUMD tapi PT Patungan Jaya,” celetuknya.
“Kalau BUMD itu Mayoritas, yang minoritas bukan BUMD karena tidak dapat dikendalikan langsung,” lajut celetuknya.
Selamat minta agar Jokowi dan Ahok memprioritaskan penanganan banjir dengan cara lain, bersihkan sampah dan penanggulangan krisis air baku. “Seharusnya Jokowi-Ahok lebih mengurus di DKI itu, yaitu masalah banjir, sampah, dan air baku,” kata Selamat.
Sebelumnya, Ahok mengatakan, konsep pembangunan 12 pulau ini tidak salah secara regulasi. Disebut salah kalau misalnya pemerintah memberi izin dan berharap imbalan uang. @aguslensa.
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D61786322.06c3ad284c5d4008a8604f7cec0c8745%3B)

%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D35283597.06c3ad284c5d4008a8604f7cec0c8745%3B)