LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Lingkungan Hidup mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera meratifikasi Protokol Nagoya. Ini penting untuk menjaga sumber daya genetik dari pencurian intelektual asing.
Demikian disampaikan Arief Yuwono, Deputi III Kementerian Lingkungan Hidup, di Gedung Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (5/1/13).
Baca juga: Sekdaprov Jatim Rasiyo Disemprot Komisi IX DPR RI dan Apa Kabar Penyelundup BBM? Apakah Dihukum Atau Bebas?
“Segera lindungi common heritage. Ini karena Indonesia adalah negara archipelago (kepulauan),” ungkap anak buah Berth Kambuaya ini.
Arief mengatakan, Indonesia disebut sebagai mega biodiversity. Indonesia sangat berpotensi dalam menyediakan sumber daya genetik (SDG). Indonesia juga memiliki peran signifikan dalam proses negosiasi dan adopsi protokol Nagoya.
“Indonesia sangat berkepentingan dalam legislasi nasional,” tegas Arief.
Saat ini diketahui, proses ratifikasi protokol Nagoya sudah sampai ditangan DPR. Sejak tahun 2012 Presiden menyetujui penyusunan RUU Pengesahan Protokol Nagoya.
“Pada prinsipnya negara mendukung ratifikasi Protokol. Kami ingin DPR segera ratifikasi” Tutur Arief.
Hingga saat ini negara yang sudah meratifikasi adalah Rwanda, Meksiko, Yordania, Panama, Fiji, Ethiopia, Gabon, Laos, India, Mauritius dan Afrika Selatan.
Indonesia dalam penandatanganan Protokol Nagoya menunjuk Kementerian Lingkungan Hidup sebagai National Focal Point Konvensi Keanekaragaman Hayati. @priokustiadi
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D88687495.d10f97564bd804d563808b4440837a02%3B)
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D22048514.d10f97564bd804d563808b4440837a02%3B)