Sekjen PPRN: Banyak Fakta Merugikan PPRN

LENSAINDONESIA.COM: Sekjen Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Joller Sitorus mengatakan, dalam persidangan gugatan PPRN terhadap KPU Hari ini, Kamis (31/1/13), beberapa fakta persidangan banyak sekali yang merugikan PPRN salah satunya karena karena tidak adanya data dari KPU Pusat sehingga KPUD tidak melakukan verivikasi.

“Karena tidak ada data dari KPU pusat, mereka tidak melakukan verifikasi dan kita divonis TMS (tidak memenuhi syarat),” ujar Joller saat ditemui wartawan usai sidang di Gedung Bawaslu, Jakarta.

Joller juga menuturkan, ada fakta seperti yang terjadi di Riau KPUD menyuruh untuk mengumpulkan anggota kemudian kita kumpulkan tetapi apa yang terjadi, KPUD malah tidak hadir. Satu fakta lagi di Kalimantan karena data tidak dikirim dari Pusat karena terlambat mengirim, maka langsung ke tahap kedua verifikasi.

“Artinya Kalau sudah tahap kedua verifikasi, maka tidak ada lagi perbaikan berarti kita dirugikan disitu, jadi itu kira-kira fakta baru,” tambahnya.

Lebih lanjut Joller, dalam persidangan tersebut saksi berjumlah 152 orang dari 25 Kabupaten/Kota yang dinyatakan KPUD adalah bukan anggota PPRN, padahal mereka adalah anggota PPRN.

Sementara itu Pimpinan Sidang Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menyatakan, saksi-saksi dari PPRN sangat banyak, sehingga waktu tidak mencukupi. Rencananya sidang akan dilanjutkan besok Jumat (31/1/2013). Dimana sidang kembali mendengar keterangan dari perwakilan daerah.

“Tadi Kuasa Hukum KPU menawarkan untuk menghadirkan KPU Propinsi, yang akhirnya tawaran itu kami tanggapi dengan menyatakan bahwa dalam kaitan verifikasi factual KTA PPRN, kami tidak pernah berhubungan dengan KPU Propinsi. Sebab yang melakukan verifikasi adalah KPU daerah Kabupaten/Kota. Jikapun didalam sidang berikut akhirnya Pimpinan Sidang Bawaslu mengizinkan kehadiran KPU Propinsi,maka kami mengharapkan supaya kesaksian mereka bukanlah kunci utama untuk menilai kami.Sebab kami bersikukuh tetap siap untuk dikonfrontasi,” ucapnya.@hermawan