Clik here to view.

LENSAINDONESIA.COM: Perhimpunan Profesional Indonesia (PPI) dan komponen masyarakat mendesak lembaga lembaga tinggi negara agar melakukan sikap lebih profesional (adanya transparansi anggaran) guna meminimalisir terjadinya praktek permainan anggaran dalam ‘kongkalingkong’ anggaran.
Bimo Nugroho, ketua PPP, mengatakan budaya kongkalingkong terjadi pada segala bentuk permainan anggaran disemua tahapan pembahasan maupun penggunaan anggaran.
“PPI tidak hanya menolak praktek kongkalingkong ini, namun, juga mengajak bersama sama untuk dapat mengkritisi langsung melalui proses pengguanaan anggaran lembaga lembaga negara,” ujarnya, Minggu (27/01/2013)
Bimo menyatakan, PPI juga mendesak DPR untuk membuka seluas-luasnya ke publik dalam proses pembahasan anggaran, sehingga publik dapat mengkritisi secara langsung melalui berbagai media.
“Adanya kongkalingkong ini karena tidak adanya transparansi partai politik dalam memperoleh dana politik untuk
menjalankan roda organisasi,” lanjutnya.
Besarnya dana sumbangan ke partai politik, Bimo mendesak agar pemerintah membuat aturan perundang undangan yang mengikat bagi partai politik guna mengawasi sumbangan yang diperoleh parpol.
“Harus diaudit melalui auditor publik dan dipublikasikan secara luas sehingga masyarakat mengetahui dari mana anggaran yang diperoleh partai politik,” pungkasnya. @yuanto
Image may be NSFW.Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D29497403.2d8c6722a3b2b1f87c7bb09755266b6b%3B)
Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D71235518.2d8c6722a3b2b1f87c7bb09755266b6b%3B)