LENSAINDONESIA.COM: Sekitar 100 karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Para Profesional Sucofindo(SP3S) melakukan unjuk rasa damai. Mereka menuntut transparansi terkait pengelolaan Jaminan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua (JHT-THT).
“Alih-alih ingin memperbaiki kondisi perusahaan, pihak direksi dan manajemen PT Sucofindo malah banyak melakukan akal-akalan dengan menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan akal sehat,” kata ketua umum SP3S, Benhard AYS kepada LICOM di Jakarta, Senin (21/01/13).
Menurutnya, sejak diberlakukan reformulasi pada tahun 2001 dilaksanakan program transformasi, direksi dan manajemen sudah melakukan hal yang sangat merugikan karyawan. Kedua program tersebut hanya untuk menutupi ketidakbecusan Direktur Utama dalam mengelola perusahaan.
“Program tersebut telah melahirkan nepotisme dan diskriminasi, juga tidak adanya transparansi mengenai mekanisme test dan spesifikasi pendidikan yang jelas untuk menduduki sebuah jabatan,” terang Benhard.
Hal ini bisa dibuktikan, lanjut Benhard, yaitu ketika SKD penerapan struktural/manajerial. Dimana sisa pegawai perusahaan ditempatkan sementara hanya dengan berlandaskan memo direksi dan tanpa batas waktu yang tidak jelas.
“Dalam hal transparansi terkait pengelolaan Jaminan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua (JHT-THT) yang selama ini diserahkan oleh pihak ketiga, manfaat pengembangan yang diberikan oleh perusahaan hanya berkisar lima persen, padahal seharusnya lebih besar dari 10 persen, sebagaimana tertulis pada amandemen II program tersebut,” tuturnya.
Menurutnya, seharusnya manfaat pengembangan dari JHT-THT itu sepenuhnya menjadi hak pekerja. Untuk itulah para pengurus dan anggota SP3S melakukan unjuk rasa ini setelah surat permohonan SP3S untuk melakukan audiensi dengan pihak komisaris diabaikan.
Terkait aksi unjuk rasa itu, Andre Esfandiari, Sekretaris Perusahaan PT Sucofindo (Persero) menjelaskan, menyikapi masukan dari sebagian pegawai, direksi dan jajaran manajemen selalu membuka dialog dan melakukan komunikasi persuasif yang intensif kepada seluruh pegawai.
“Direksi dan manajemen peduli dengan kondisi obyektif yang tengah dijalani, dialami dan dihadapi Perusahaan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara berencana menggabungkan (merger) PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo. Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai kedua BUMN itu memiliki sektor usaha yang hampir sama.@hidayat
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D62332366.78c588a0851dac3f9e93e25f8f36ff46%3B)
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D37945563.78c588a0851dac3f9e93e25f8f36ff46%3B)