LENSAINDONESIA.COM: Birokrasi Kabupaten Demak diharapkan bisa bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Hal ini menyusul alokasi anggaran yang digelontorKan dalam APBD Kabupaten Demak tahun 2013 untuk biaya operasional pegawai cukup besar yaitu senilai Rp849 Milyard.
Hal itu diungkapkan Sunari, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak kepada LI.com, Selasa (21/01/2013). “Biaya Operasional Pegawai (BOP) yang diajukan eksekutif cukup besar, tentu jaminannya kinerja yang profesional“ terangnya.
Sementara itu, Rifa`i, aktivis anti Korupsi Demak, menyayangkan adanya alokasi beberapa pos anggaran yang telah disahkan DPRD Kabupaten Demak baru-baru ini. “Seperti pos Biaya Operasional Pegawai (BOP) senilai Rp849 Milyar merupakan bentuk pemborosan anggaran“ tegasnya.
Menurutnya, penentuan BOP Kabupaten Demak seharusnya dibarengi dengan rasionalisasi jumlah pegawai di Kabupaten Demak dari tahun 2011 dan tahun 2012, sehingga bisa menghitung jumlah operasional pegawai dalam kinerja dan jabatan tertentu. “Tentu pula rasionalisasi ini juga disesuaikan dengan PAD Kabupaten Demak, dan target perolehan PAD yang ada,“ terangnya.
Perolehan PAD Kabupaten Demak, menurutnya terlalu kecil. Tetapi justru biaya operasional pegawai dianggarkan cukup besar. “Jangan ada kongkalikong ataupun main mata antara eksekutif dan yudikatif, selama ini eksekutif sudah terlalu gemuk dengan anggaran yang ada,“ pungkasnya.@nur
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D43957783.78c588a0851dac3f9e93e25f8f36ff46%3B)
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D89276692.78c588a0851dac3f9e93e25f8f36ff46%3B)