Wakil Walikota Jakut minta pejabat Jakut sering turun ke lapangan

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Walikota Jakarta Utara (Jakut), Tri Kurniadi, berpesan agar seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakut dan pejabat di seluruh wilayah Jakut, seperti Kecamatan dan Kelurahan Jakut, rajin turun ke lapangan. Menurutnya, dengan sering turun ke lapangan, alhasil para petugas pemerintahan di Jakarta Utara mengetahui permasalahan apa saja yang sedang dihadapi masyarakat di Jakut.

“Semua persoalan yang kita lihat agar segera diselesaikan. Jangan justru menghindar dengan alasan bukan tupoksi. Camat dan Lurah bisa berkoordinasi dengan instansi teknis yang memiliki kewenangan. Permasalahan yang ada saat ini seperti sampah, taman-taman yang gersang, coret-coretan di sarana umum, parkir liar, dan lain-lain,” ujar Tri saat memberikan arahan pada upacara bendera di halaman kantor Kecamatan Tanjung Priok, Senin (27/05/13).

Baca juga: Wow! Banyak warga kos-kosan dan kontrakan Jakarta Utara tidak terdata! dan Warga Sukapura keluhkan minimnya Fasum dan Fasos

Di saat yang sama, Tri menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Menurutnya, informasi perlu untuk disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat dan media. Alhasil, muncul persepsi positif di antara pejabat pemkot, kecamatan, kelurahan dengan masyarakat luas serta media.

“Sebagus apapun pekerjaan kita jika tidak ada persepsi yang baik dari masyarakat. Maka, tidak akan terlihat. Salah satu contohnya, kunjungi warga yang tertimpa musibah atau bencana. Bangun image bahwa kita responsive sehingga masyarakat akan selalu berpikir positif terhadap kita,” terang Tri.

Pada kesempatan tersebut, Tri juga menegaskan, bahwa aparat pemerintah harus tanggap pada perubahan zaman. Sejak era reformasi, kepemimpinansudah bergeser dari pola ekslusif menjadi inklusif, dan vertikal menjadi horizontal. Pasalnya, keberadaan birokrasi sebagai patner gubernur. Jadi, ibarat mesin, jika semua roda berjalan, hasilnya akan maksimal. Alhasil, permasalahan sekecil apa pun sebisa mungkin dapat diselesaikan di wilayah, tidak perlu sampai ke Gubernur.

“Untuk itu, saya ingatkan, kepada perangkat pemerintah di wilayah kecamatan dan kelurahan, jangan sampai memberikan statement  yang bertentangan dengan arah
dan kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Semua perangkat harus mendukung dan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.“ @Noviar