Masyarakat tagih 100 hari, Gamawan: Itu untuk acara kematian

LENSAINDONESIA.COM: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, heran terhadap tuntutan masyarakat tentang rentang waktu 100 hari jalannya pemerintahan.

“Dulu mana ada 100 hari, pertama, saya juga tanya itu landasan hukum, tapi walau tidak ada tetap ditanya (masyarakat),” ujar Gamawan di hadapan 16 bupati, dan 4 walikota di Gedung Diklat Kemendagri, Senin (27/5/13).

Menurut Gamawan, 100 hari biasanya hanya ada di soal keagamaan ketika ada keluarga yang meninggal dan dilakukan pengajian. Namun, saat ini masyarakat mengaplikasikan 100 hari di dunia pemerintahan. “Bisakah menyelesaikan persoalan ini. Ini kan kalau di keagamaan, itu untuk acara kematian,” tandasnya.

Dirinya berpesan kepada bupati yang baru menjabat agar siap menerima tekanan dari masyarakat. Tentunya ini menyangkut janji kampanye dan dapat diimplementasikan selama 100 hari. “Tentunya ini akan menjadi tekanan lebih besar lagi ke depannya. Makanya siapapun yang jadi kepala daerah (bupati) harus siap-siap,” pesannya. @priokustiadi