LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh meminta pemerintah mengkaji kembali rencana kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM bukanlah suatu solusi untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Poempida menilai, apabila pemerintah menaikkan harga BBM, pemerintah harus menyadari efek kenaikan harga di masyarakat. Beban APBN mungkin berkurang, tetapi tindakan ini membuat beban hidup seluruh elemen masyarakat di Indonesia semakin sulit.
Baca juga: Sebelum naikkan BBM, Komisi IX desak pemerintah perbaiki ketenagakerjaan dan Permenkes No. 7/2013 tidak adil? Poempida langsung bertindak
“Bahkan harga barang di pasaran sudah semakin berat. Bukan masyarakat kecil saja, tapi pengusaha juga terbebani,” ujar Poempida kepada Licom di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (13/05/2013).
Pria yang maju melalui dapil Sumatera Barat 1 ini juga menilai kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukanlah jawaban yang tepat dalam menyelesaikan masalah kenaikan harga BBM. Pasalnya, BLT hanya memberikan kepada sebagian masyarakat. Ia merekomendasikan agar pemerintah mengarahkan uang subsidi BBM ke arah Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) untuk pekerja dalam program BPJS.
“Di tahun 2014 mendatang, program BPJS itu akan diimplementasikan. Dalam konteks mensukseskan program tersebut, ada namanya PBI (penerima bantuan iuran). Mungkin, biaya-biaya yang lebih dalam konteks kenaikan BBM ini pasti subsidinya ada yang sisa, kan? Sisanya dialihkan untuk ini agar bisa menunjang penambahan PBI ini bagi terlaksananya BPJS,” terangnya.
Hal ini, anggota Komisi IX ini memandang, jika ini diperbaiki, kenaikan harga BBM ini tidak banyak menimbulkan keresahan kepada masyarakat, khususnya para pekerja, karena akan berdampak langsung kepada para pekerja dan pengusaha. @yuanto
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D41582568.dd5511c22f8df32572f46aea162d79c2%3B)
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D74272010.dd5511c22f8df32572f46aea162d79c2%3B)