Clik here to view.

LENSAINDONESIA.COM: Peristiwa ambrolnya pondasi penyangga Jembatan Plapar yang berada di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Ponorogo beberapa waktu lalu agaknya harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah.
Yakni, untuk meningkatkan kewaspadaan, pengawasan dan koordinasi terhadap munculnya tanda-tanda kerusakan terhadap semua jembatan di Ponorogo. Hal ini penting dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang, utamanya tidak merenggut korban nyawa.
Baca juga: Jembatan Plapar Ponorogo putus, harga sembako di Pacitan naik dan Kerugian akibat putusnya Jembatan Plapar mencapai Rp 25 miliar
Berdasarkan data yang disampaikan Jamus Kunto, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ponorogo memang banyak sekali jembatan di seputaran Ponorogo yang kondisinya rusak rawan roboh yang bisa membahayakan penggguna jalan.
“Datanya ada, yang rusak memang banyak, terutama di wilayah kewenangan kita,” kata Jamus dikonfirmasi via telephon.
Jembatan yang rusak itu, rata-rata masih digunakan warga setempat. Pihaknya terus melakukan pemeliharaan untuk memperbaiki Jembatan di bawah kewenangannya. Tahun 2013 ini tercatat dari tujuh jembatan rusak baru dua yang bakal segera diselesaikan.
Jembatan yang membahayakan itu antara lain, Jembatan Siman 2, Jembatan Gondang Patihan Kidul, Mojorejo Gontor, Grogol Sawoo, Munggu Bungkal, Deker ruas Bangunsari Desa Lembah Kecamatan Babadan dan Jembatan Jurang Krikil Desa Ngunut, Kecamatan Babadan.
Rata-rata, kondisi jembatan itu memang butuh renovasi karena tidak mampu menampung arus, kurang lebar dan rusak total. “Dari tujuh itu perencanaan kita perbaiki dua, yakni deker dan jembatan jurang krikil,” sebutnya.
Sedangkan untuk jembatan yang menjadi kewenangan propinsi, pihaknya berjanji akan terus meningkatkan koordinasi. Sebab, laporan dari daerah sangat penting agar pihak bina marga propinsi bisa segera bertindak. “Seperti jembatan Plapar kemarin sebenarnya sudah kita koordinasikan bahwa terjadi erosi yang membahayakan pondasi,” kata Jamus.
Saat ini pun ia juga terus menjalin komunikasi berkaitan dengan terjadinya erosi di jembatan Kambeng. “Kita mengajukan dua usulan. Kepada kabupaten dalam hal ini Bappeda dan kedua normalisasi sungai pada BPWS Solo,” sebutnya.
Begitu pula dengan mulai tergerusnya talud bagian barat Jembatan Sekayu, Jamus berjanji untuk segera berkoordinasi dengan BPWS Bengawan Solo. “Kalau sungai itu kewenangan bengawan solo, kalau jembatannya pihak provinsi. Kita akan mengkoordinasikannya,” katanya.
Pihaknya pun bakal terus meningkatkan koordinasi dengan UPTD di wilayahnya untuk mendata semua jembatan dan melihat kondisi terakhirnya secara berkala. “Kita punya UPTD di wilayah-wilayah, mereka akan cepat menerima laporan juga dari pihak kecamatan atau desa yang biasanya memonitor kerusakan lebih dini,” pungkasnya.@arso
Image may be NSFW.Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D73571408.680bb67e8fb0931eb12b8465914edaaf%3B)
Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.
%7Cutmcsr%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B%2B__utmv%3D63264792.680bb67e8fb0931eb12b8465914edaaf%3B)